Taliwang, – Kegaduhan dunia pendidikan pasca pelaksanaan mutasi beberapa waktu lalu, merupakan buntut dari belum adanya profil dari masing-masing satuan pendidikan (Sekolah, red), sehingga tidak ada data valid tentang kondisi guru pada setiap sekolah. Hal itu harus menjadi pijakan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), untuk membuat profil seluruh sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Sudah terlalu sering pihak Dikpora mendesak seluruh sekolah untuk segera menyusun profil, bahkan ketegasan itu sendiri telah disampaikan oleh Bupati KSB pada beberapa kesempatan, namun sampai saat ini justru belum banyak sekolah yang telah memiliki profil, jadi untuk memiliki data valid kondisi sekolah, Dikpora dapat mengambil alih penyusunan profil tersebut,” tegas Zulkarnain selaku pegiat pendidikan, yang juga dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Zulkarnain yang kini menjadi distrik education atau yang menangani project pilot program kerjasama Negara Indonesia dengan Australian (Program Innovasi) mengingatkan, jika penyusunan profil sekolah ditangani langsung pihak Dikpora, maka validasi data dapat dipertanggung jawabkan. “Kalau Dikpora terus berharap pihak sekolah yang akan menyusun profil tersebut, saya tidak yakin bisa tersedia dalam waktu dekat ini,” cetusnya.
Masih keterangan pemuda asal Fajar Karya kecamatan Brang Ene itu, jika Dikpora yang akan melaksanakan kegiatan penyusunan profil sekolah, maka bisa terintegrasi pada sebuah program atau dimasukan sebagai data akurat pemerintah KSB, sehingga pimpinan daerah dapat melihat secara rinci tentang kondisi masing-masing sekolah.
Diingatkan Zulkarnain, profil sekolah yang akan disusun itu bukan sekedar menggambarkan tentang infrastruktur satuan pendidikan, tetapi juga akan menceritakan kondisi kekinian dari seluruh sekolah yang ada, termasuk uraian tentang jumlah guru lengkap dengan mata pelajarannya. “Setidaknya kalau ada mutasi, tidak lagi kita dengar ada sekolah yang mengalami penumpukan guru mata pelajaran, atau ada sekolah yang tidak memiliki guru mata pelajaran tertentu, lantaran telah dimutasi,” urainya.
Dikesempatan itu Zulkarnain menegaskan, permintaan agar penyusunan profil sekolah menjadi program Dikpora, bukan menilai bahwa sumberdaya di sekolah tidak mampu menyusunnya, namun lebih pada percepatan tersedianya profil masing-masing sekolah. “Kalau menunggu disusun oleh pihak sekolah, saya khawatir tidak selesai, sehingga pendidikan di KSB tidak memiliki acuan dalam melakukan intervensi pada dunia pendidikan,” katanya.
Sebagai catatan bersama, pemerintah KSB saat ini sangat serius memberikan dukungan anggaran untuk sektor pendidikan, tetapi tanpa adanya profil sekolah, maka program yang dilaksanakan itu tidak bisa mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas), karena program yang dilaksanakan diluar 27 indikator SPM Dikdas. **
