Taliwang, – 5 orang pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada Jum’at siang 6/10 kemarin masuk gerbong mutasi. Pergeseran yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin MM, didampingi Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, termasuk ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM dan Sekda KSB, H Abdul Azis MM dipusatkan di pelataran gedung Graha Fitrah.
Pejabat yang kena mutasi adalah, Manawari S.Sos selaku kepala Dinas Sosial digeser menjadi staf ahli bupati KSB bidang Hukum dan politik, sementara jabatan yang ditinggal dipercayakan kepada dr H Syaifuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Bappeda dan Litbang. Untuk jabatan yang ditinggal dibiarkan lowong.
Selanjutnya H Taufiqurrahman SIp, MM yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus), digeser menjadi staf ahli bupati KSB bidang aparatur dan kemasyarakatan, sementara jabatan yang ditinggal dijabat oleh Hirawansyah Atta, MH yang sebelumnya menjadi staf ahli bupati bidang hukum dan politik. Berikutnya, Ir Irhas Rahamuddin Rayes Msi, yang sebelumnya menjabat staf ahli, kini menjadi asisten administrasi umum (asisten 3).
Selain melakukan penggeseran pejabat pimpinan tinggi pratama, Surat Keputusan (SK) Bupati KSB 207/821.2/BKD/2017 juga melantik 23 orang pejabat eselon IV yang didominasi oleh pejabat lingkup pemerintah kecamatan, sehingga jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam gebong mutasi sebanyak 28 orang dan mutasi itu sendiri tanpa ada eselon III.
H Pirin sapaan akrab Bupati KSB dalam sambutannya menegaskan, pergeseran pejabat saat itu terpaksa dilakukan dengan pertimbangan yang sangat sulit, mengingat dirinya telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh pejabat lingkup pemerintahan, dimana ada 4 orang pejabat disarankan untuk tidak menempati jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. “Hasil tes kesehatan menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan mutasi,” timpalnya.
Dikesempatan itu H Pirin juga meminta kepada pejabat yang sudah dilantik, agar segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajarannya, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk melanjutkan program yang telah ada. “Saya tidak mau mendengar ada pejabat yang ditolak oleh bawahannya, jadi yang baru dilantik maupun yang sudah menjabat, untuk saling menghargai dalam melaksanakan program,” tegasnya. **
