Taliwang, – Untuk menyamakan persepsi, termasuk untuk mengeliminir pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), agar menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pengawasan.
Pertemuan yang dibungkus dalam diskusi itu akan dilaksanakan pada Jum’at 20/10 (Hari ini, red), dengan menghadirkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB dan komisioner Panwaslu KSB sebagai narasumber, sementara peserta diundang dari seluruh Partai Politik (Parpol) yang secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019.
“Kami berharap dari pelaksanaan FGD ini, bisa diketahui apa potensi masalah yang akan muncul saat pelaksanaan Pilkada Gubernur nantinya, mungkin juga bisa disampaikan wilayah yang menjadi titik rawan munculnya masalah, sehingga bisa diantisipasi jauh hari sebelumnya,” kata Herman Jayadi SAp, slah seorang komisioner panwaslu KSB yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan FGD.
Masih keterangan Herman Jayadi, dalam FGD itu juga diharapkan ada usulan dari para peserta, tentang bentuk penanganan masalah yang harus dilakukan, sehingga tidak serta merta Panwaslu yang disalahkan, jika nantinya muncul masalah. “Selama ini selalu muncul kesan bahwa Panwaslu tidak bekerja atau tidak melakukan pengawasan, padahal masalah itu disebabkan oleh peserta pemilu itu sendiri,” lanjutnya.
Hal penting lain yang menjadi tujuan dari pelaksanaan FGD adalah, parpol yang menjadi peserta bisa mengetahui apa saja hal atau tindakan yang dapat dinyatakan sebagai pelanggaran, sehingga pada saat pelaksanaan Pilkada, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang, bisa menghindari tindakan tersebut. “Setidaknya kita sudah bersepakat tentang hal-hal yang masuk kategori pelanggaran dan sama-sama juga tidak melakukannya,” ucapnya.
Dikesempatan itu disampaikan juga, jika FGD bukan sekali ini saja dilaksanakan, tetapi ada beberapa kali tahapan, hanya saja panwaslu KSB akan mengatur jadwalnya. “FGD selanjutnya mungkin akan dilaksanakan bersama komunitas suku atau etnis yang berada di KSB, kelompok budayawan dan bersama para pelajar yang merupakan pemilih pemula,” terangnya.
Sementara Karyawan SE selaku ketua Panwaslu KSB lebih melihat bahwa FGD bersama seluruh parpol sebagai langkah awal dalam menyatukan pemahaman, terutama untuk menjaga munculnya persoalan saat suksesi berlangsung, karena bisa mengganggu stabilitas daerah. “Semangat besar yang kami bangun, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil,” timpalnya. **
