Taliwang, – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), merupakan wadah bentukan Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) untuk berkumpulnya organisasi yang menaungi etnis dan suku. Berdasar dari kewenangan, FPK menggelar rapat koordinasi untuk membahas potensi munculnya konflik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal itu sebagai bentuk perhatian dan untuk menjaga daerah tetap dalam kondusif atau tanpa gangguan.
Sri Yantoro selaku ketua Ikatan Keluarga Jawa dan Madura menuturkan, banyak hal yang menjadi penyebab munculnya konflik, namun dengan semangat bersama dalam mengeliminirnya, terutama menyadari bahwa bahwa konflik yang terjadi akan merugikan masyarakat secara umum, maka status KSB sebagai kabupaten yang zero horizontal konflik dapat dipertahankan. “Kebersamaan yang kita bina selama ini sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah,” katanya.
Sementara H Sadik Magrabi yang merupakan ketua Lembaga Adat Tana Samawa Anorawi menegaskan, salah satu potensi yang bisa memunculkan konflik adalah program Restrukrurisasi Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), namun dengan keterlibatan aktif pemerintah KSB dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, maka potensi itu bisa direda.
Sedangkan Imam Taufik selaku ketua Ikatan Keluarga Bima Dompu (IKBD) menyarankan, untuk segera dibentuk FPK sampai tingkat kecamatan, sehingga bisa terbangun komunikasi yang baik, terutama mengetahui, jika seluruh suku, etnis maupun ras di Bumi Pariri Lema Bariri memiliki semangat yang sama untuk menjaga stabilitas daerah.
IPTU Gede Meiriawan SIk selaku ketua FPK mengingatkan, jika peran aktif semua komponen masyarakat sangat penting untuk mengeliminir potensi konflik, sehingga dirinya berharap kepada semua organisasi yang tergabung dalam FPK agar dapat menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat KSB. “Kita sudah memberikan yang terbaik bagi daerah, jadi diharapkan tetap dipertahankan, sehingga konflik yang akan muncul bisa direda,” pintanya.
Syamsuddin selaku kasi PNK pada Kesbangpoldagri yang menjadi moderator pertemuan menegaskan, pernyataan yang disampaikan dari peserta akan dibuat dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan daerah. “Sebagai bukti bahwa seluruh suku dan etnis yang tergabung dalam FPK memiliki kepedulian dalam menjaga stabilitas daerah akan dibuatkan dalam rekomendasi,” tandasnya.
Sementara untuk mensosialisasikan keberadaan FPK, Syamsuddin meyakini akan memanfaatkan momentum perayaan Hari Lahir (Harla) KSB pada 20 November mendatang. “Kalau nanti ada agenda pawai budaya, maka kita bisa membentuk barisan FPK,” usulnya. **
