Taliwang, – Bantuan dalam bentuk bariri tani yang tertuang pada Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) diminta oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga bisa diketahui apa yang menjadi kendala dan sejauhmana output ditingkat petani.
Permintaan untuk dilakukan evaluasi disampaikan wakil ketua DPRD KSB, H Mustafa HMS, lantaran ingin mengetahui sejauhmana proses dilapangan dan bagaimana respon petani itu sendiri. “Saya minta Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) selaku leading sektor penanggung jawab program Bariri Tani untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Masih keterangan politisi partai Gerindra itu, evaluasi yang diharapkan itu termasuk pemberian handtraktor dan bantuan bibit jagung kepada petani. “Harus ada jaminan bahwa penerima handtraktor adalah petani atau kelompok tano (Kopten) yang memang membutuhkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi,” lanjutnya.
Disinggung juga untuk bantuan bibit jagung yang lengkap pupuk, harus dilakukan evaluasi secara komperehensif dan terukur, agar bisa dipastikan bahwa yang mendapatkan bantuan bukan lagi memenuhi kriteria, tetapi memang wajib diberikan bantuan. “Saya memang yakin bahwa agen PDPGR sudah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, namun bisa saja ada kesalahan pada saat proses lapangan, hal itu yang membuat saya mendorong untuk dilakukan evaluasi tersebut,” timpalnya.
Hal penting lain yang disampaikan anggota DPRD KSB asal Brang Rea itu, hasil evaluasi menyeluruh itu akan dijadikan indikator penilaian capaian dari program itu sendiri, termasuk untuk menjadi pijakan pada pelaksanaan tahun mendatang. “Kalalu hasil evaluasi dikantongi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab program, maka saat melanjutkan program tidak akan lagi muncul persoalan yang serupa,” ucapnya.
Permintaan untuk dilakukan evaluasi juga disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abidin Nasar SP. Menurutnya evaluasi bukan sekedar untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan, namun juga harus ada pertimbanga mendasar apa yang menjadi kendala. “Saya yakin ada beberapa kendala dalam pelaksanaan dilapangan, karena program bantuan itu merupakan kali pertama dilaksanakan,” timpalnya.
Abidin juga mengaku bahwa hasil evaluasi yang dilakukan dinas tekhnis itu akan dibahas secara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nantinya, sehingga pihak komisi 2 yang membidangi bisa ikut memberikan solusi terhadap persoalan yang ditemukan dalam evaluasi tersebut. **
