Taliwang, – Usai pelaksanaan apel syukur pertama tahun 2018 yang dilaksanakan dilapangan Graha Fitrah, Bupati KSB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) yang dihadiri Wakil Bupati KSB, Sekretaris Daerah, Dandim 1607/Sumbawa, Ketua dan wakil Ketua DPRD KSB, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, termasuk Kades/Lurah.
Dalam pertemuan itu H Pirin sapaan akrab bupati KSB menyampaikan 12 arahan. pertama, Kepala SKPD diharapkan membangun sinergi dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Ini penting, karena sejumlah Camat, Kades/Lurah mengeluhkan kurangnya koordinasi OPD bila melaksanakan kegiatan. Koordinasi merupakan salah satu cara menghormati dan menghargai rekan kerja. Koordinasi sangat mudah diucapkan. Namun sulit diimpelemntasikan.
Arahan kedua adalah, agar diawal tahun ini kita dihadapkan dengan cuaca ekstrim untuk diwaspadai. Sebab, dengan situasi ini, bisa mengakibatkan banjir hingga tanah longsor. BPBD pun tentu harus siap siaga menghadapi kondisi ini. Termasuk dengan terus bersinergi dengan instansi lainnya. Kegiata, program unggulan KSB adalah PDPGR. Sebisa mungkin masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Satu-satunya program yang bisa melibatkan masyarakat adalah PDPGR.
Keempat, OPD yang bertugas mengasistensi APBDes, mulai Kecamatan hingga BPKD agar anggaran desa bisa diarahkan untuk melibatkan masyarakat. Arahan Presiden, Bapak Joko Widodo, belanja di bawah bahkan di atas 200 juta harus diswakelola atau tidak ditender. Tujuan dari arahan Presiden adalah agar masyarakat benar-benar dilibatkan. Agar dana desa bisa beredar di desa dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Arahan kelima, kinerja beberapa OPD belum optimal, karena ada jabatan lowong terutama jabatan eselon II dan IV. Kepala OPD telah mengusulkan ke Baperjakat. Meski beberapa catatan terlihat bahwa satu orang iminta oleh lebih dari satu OPD. Ini menandakan kalau kita bekerja dengan baik maka akan menjadi rebutan. Semoga Baperjakat segera menyelesaikannya sehingga bisa diisi dan performa kerja bisa meningkat. Yang paling penting juga adalah, Kepala OPD untuk menjaga kekompakan dan keharmonisan dengan staf. Dengan demikian, lingkungan kerja menjadi nyaman. Sebab ada banyak laporan yang masuk, baik sms maupun langsung, tentang staf yang tidak puas dengan pimpinan.
Keenam, tujuan pembangunan ending (akhirnya, Red) adalah terwujudnya manusia KSB yang hidup layak, mulai dari aspek ekonomi, fisik, mental dan sektor lainnya. Ini adalah tanggung jawab bersama. Ketujuh, pimpinan wilayah yakni Camat, Kades/Lurah untuk menjaga kemitraan. Camat menjaga kemitraan dengan Kapolsek, Danramil dan lainnya. Kades/Lurah menjaga kemitraan dengan Bahbinkamtibmas, Babinsa dan Agen PDPGR. Jangan membuat sitgma buruk yang bisa merusak lingkungan kerja. Jangan merasa berstatus tinggi dan lainnya. Maka ada dua pelajaran ketika status kita tinggi, yakni pertama belajar untuk mengalah dan kedua belajar untuk merendah diri. ‘’Sampai kapan? Sampai kita tidak merasa rendah tapi tidak rendahan dan tidak merasa kalah, karena kita sudah merendahkan diri dan selalu mengalah,” kata Bupati.
Kedelapan, membangun manajemen kerja yang baik. Manajemn kerja yang baik adalah bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang lain. Kepala OPD/Camat/Kades/Lurah harus mengorganisasi pekerjaan lalu dikerjakan melalui kaki tangan orang lain. Contoh, penghargaan ODF (Open Defecation Free), yang kerja bukan saya, tetapi yang di bawah (dinas), maka tentu pimpinanan lah yang mendapatkannya ketika pekerjaan itu sukses.
Kesembilan, kegiatan 2017 telah tuntas. Namun pertanggungjawaban belum dilaksanakan. Karenanya, persiapkan laporan-laporan yang sudah menjadi kewajiban. Awal tahun ada tiga pekerjaan yang paralel dilaksanakan. 1. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan dan lainnya. 2. Melaksanakan program/kegiatan yang sudah ada di DPA. Sebaiknya, pekerjaan bisa dimajukan agar cepat selesai dan tidak ditumpuk di akhir tahun. 3. Merencanakan program/kegiatan untuk APBDP bahkan jauh kedepan untuk tahun 2019.
Kesepuluh, akan ada survei kemiskinan di bulan maret. Karenananya, Program PDPGR Kartu Pariri Lansia, Disabilitas untuk bisa segera diproses. Tujuannya agar berkontribusi menahan angka kemiskinan dalam survei tersebut. Diharapkan pula survei tidak terjadi saat cuaca ekstrim sehingga nelayan tidak bisa melaut. Sebab di saat seperti itu, para nelayan akan mengaku miskin, karena pendapatan mereka tidak ada.
Kesebelas, Pemda akan melaksanakan pembebasan lahan. Namun ada beberapa warga menolak karena dirasa harga rendah. Pemda ingin pembebasan lahan berlangsung lancar dan tidak ada tekanan kepada warga. Yang menentukan harga tanah adalah tim apraisal, dalam hal ini pemda bahkan berusaha dan mendorong tim apraisal menaikkan harga tanah warga.
Arahan Bupati keduabelas adalah, mari menjaga kondusifitas Kabupaten Sumbawa Barat yang telah baik. Selalu waspada dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sudah masuk ke desa-desa. **
