Taliwang, – Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Brigjen Pol. Drs Firli Msi melaksanakan rangkaian silaturrahmi dengan komponen bangsa dalam rangka mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat KSB, mulai dari jajaran pemerintahan, Polri, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah demi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” katanya.
Mantan ajudan Wakil Presiden Budiono itu mengingatkan, jika pelaksanaan Pilkada secara langsung bukan hal baru karena memang sudah dilaksanakan sejak tahun 1955. Dimana Indonesia sudah 11 kali melaksanakan Pemilu. Sementara pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini merupakan kali ketiga. Dalam memilih pemimpin, jadi jangan sampai masyarakat menggadaikan daerah selama lima tahun dan memilih pemimpin karena di bayar tetapi melihat programnya.
“Saya sebagai Kapolda sangat cinta dengan KSB, namun keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah akan terjaga jika masyarakat lebih mencintai daerahnya, jadi mari dengan rasa cinta dan kepedulian, kita jaga keamanan, kenyamanan dan ketenteraman daerah kita menjelang Pilkada,” imbuh Kapolda.
Kapolda mengungkapkan, konflik di NTB turun drastis, jika tahun 2016 konflik di NTB sebanyak 175 kasus, maka pada tahun 2017 hanya 23 kasus. Menurunya angka konflik ini sangat berdampak pada keamanan dan ketenteraman masyarakat. Apalagi NTB merupakan daerah pariwisata dan masuk dalam program MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) koridor V (Bali, NTB, NTT, Red) sebagai lumbung pangan dan gerbang pariwisata nasional.
Kecintaan dan kepedulian Pemerintah KSB terhadap masyarakat benar-benar tercipta di KSB, pemerintah daerah memberikan uang santunan setiap bulan kepada warga lansia (lanjut usia) dan penyandang disabilitas senilai Rp. 250 ribu. Kemudian PDPGR yang telah membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran di KSB dan menjadikannya yang terendah di Provinsi NTB, yakni hanya 5,1 persen dari jumlah penduduk.
Terkait Ketimpangan pembangunan, angka ketimpangan nasional sebesar 0,394. Angka ketimpangan Provinsi 0,397 atau di atas ketimpangan pembangunan nasional. Sementara angka ketimpangan KSB di bawah angka nasional yakni 0,37, artinya pembangunan pemerintah di KSB mendekati pemerataan. Banyak lagi indikator yang membuat KSB ini sangat membanggakan. **
