Taliwang, – Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berencana menggelar aksi long marc dengan berjalan kaki dimulai dari Poto Tano menuju Mataram. Aksi yang akan dilaksanakan pada Rabu 21/2 itu sebagai bentuk protes soal ketenagakerjaan lingkup PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
“Persoalan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan pihak managemen BHJ serta kebijakan PT AMNT yang melakukan Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) denga ancaman karyawan akan dirumahkan adalah masalah besar yang harus dituntaskan, namun pemerintah justru terlihat tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan, sehingga untuk memberikan protes dipandang perlu menggelar aksi jalan kaki tersebut,” kata Malikurrahman SH selaku ketua DPC SBSI KSB.
Dikesempatan itu disampaikan juga bahwa aksi long march atau jalan kaki sampai Mataram merupakan aksi pembuka sebelum persoalan akan dibawa pada kongres SBSI tanggal 8 April mendatang. “Jika pemerintah KSB tidak mempunyai komitmen yang kuat atas persoalan tersebut, maka SBSI akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta pada saat kongres mendatang, bahkan akan melibatkan seluruh peserta kongres,” ancamnya.
Iken sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa aksi itu sendiri untuk menyampaikan tuntutan, diantaranya, mendesak DPRD NTB untuk membuat pansus ketenagakerjaan tentang PT AMNT, kemudian mendesak PT AMNT untuk mencabut kebijakan stand by/merumahkan karyawan dan mendesak agar tidak memberikan sanksi atas potensi pelanggaran dalam mogok kerja oleh pekerja beberapa waktu lalu, terus meminta pihak managemen untuk melaksanakan seluruh point PKB 2017-2018. Terakhir meminta Kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan PT BHJ atas dugaan pelanggaran.
“Aksi yang akan kami lakukan mendapat dukungan dari korwil NTB dan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bahkan sudah mendapat kepastian jika Prof Dr Mukhtar Pakpahan selaku ketua DPP akan ikut dalam aksi, meskipun tidak berada dalam rombongan jalan kaki tersebut,” bebernya.
Persoalan ketenagakerjaan di Sumbawa Barat tidak dapat dilihat sebagai persoalan sepeleh. Karena persoalan ini bukan hanya melibatkan ribuan pekerja, tetapi sekaligus menjadi gambaran komitmen pemerintah provinsi NTB dan pemerintah KSB dalam masa transisi industrialisasi di Batu Hijau. “Dalam catatan SBSI KSB, pemerintah provinsi NTB tidak memberikan respon dengan berbagai masalah ketenagakerjaan, sementara pemerintah KSB saat ini justru sedang fokus pada proses perekrutan ratusan pekerja. “Kami bukan tidak sepakat dengan proses perekrutan tersebut, justru memberikan apresiasi ketika bupati mau menjadi ketua tim, tetapi kami juga akan lebih mengapresiasi dan mendorong agar bupati menjadi pahlawan buruh apabila bupati mau didepan membela buruh dalam persoalan PT AMNT dan PT BHJ.” tuturnya. **
