Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin, MM menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu menjadi eksekutor pembangunan, karena memiliki anggaran dan perangkat. “SKPD harus menjadi eksekutor pembangunan,” tegas H Pirin sapaan akrabnya.
Untuk bisa menjadi eksekutor pembangunan, masing-masing pejabat pada SKPD harus memaknai apa yang menjadi Visi dan Misi, yakni terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju KSB sejahtera berlandaskan Gotong Royong. “Kalau dapat memahami apa yang menjadi visi dan misi, maka saya yakin pejabat yang diberi mandat itu bisa menyusun dan melaksanakan program pembangunan,” tuturnya.
Bupati memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi skala prioritas. Ini sesuai dengan target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dua persen setiap tahun. “Sejumlah program yang digulirkan pemerintah KSB telah berpihak kepada pemenuhan hak dasar masyarakat. Namun, hal itu bukan menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan pemerintah,” timpalnya.
Lanjut Bupati, SKPD sebagai eksekutor pembangunan, diharapkan lebih jeli lagi menata program pembangunan guna pemenuhan hak dasar masyarakat. Untuk menyukseskan program pemenuhan hak dasar masyarakat, sinkronisasi dinas teknis harus sejalan dengan visi-misi dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Melainkan pelaksanaan program yang diterapkan harus berkolaborasi satu sama lain, dengan kerja sama yang baik, semua permasalahan pembangunan di tengah masyarakat dapat diselesaikan.
Pemerintahan saat ini telah meletakkan dasar pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan, yaitu melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Dasar pembangunan PDPGR, semuanya telah terpenuhi. Seperti pemberian kartu bariri yang terdiri dari kartu bariri tani, nelayan, kartu bariri ternak dan UMKM.
Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program pariri. Baik itu pariri untuk lansia dan penyandang disabilitas. “Saya ingin rencana pembangunan tahun 2018 semakin mengeliat dari segala aspek. Karena kita ingin setiap tahun capaian pembangunan meningkat,” urainya.
Hal lain yang harus menjadi perhatian semua unit pemerintah yaitu, mencari formulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana harus melihat Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki sangat potensial untuk mendongkrak PAD. Artinya, target pembangunan diupayakan selaras dengan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih besar. **
