Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin MM menegaskan, bantuan pemerintah harus fokus pada warga miskin yang sesuai data. Dimana dalam verifikasi dan update bersama agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), jika warga miskin hanya sebanyak 3,32 persen dari jumlah penduduk atau 1.586 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan 4.483 jiwa.
“Bantuan yang akan kucurkan pemerintah KSB hanya fokus pada warga yang benar-benar miskin sesuai data, jadi untuk mengukur penurunan kemiskinan harus mengacu pada data yang ditetapkan tersebut dan tidak boleh lagi ada perubahan data, karena kemiskinan di KSB adalah penyakit masyarakat,” timpal H Pirin sapaan akrab bupati KSB.
Sebagai langkah awal dalam mengintervensi warga miskin dimaksud, H Pirin berencana membuat rekening masing-masing untuk mengucurkan bantuan. “Saya berkeinginan ada bantuan uang non tunai kepada warga miskin sebesar Rp. 200 ribu perbulan, agar bisa dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk akan memberikan program tambahan, sehingga dapat terukur program pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
Masih keterangan orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dibutuhkan juga peran aktif pemerintah Desa, karena anggaran yang dimiliki bisa juga untuk melaksanakan program bantuan bagi warga yang miskin sesuai data. “Data warga miskin yang ada harus juga diketahui oleh pemerintah Desa, agar bisa ikut fokus membantu dalam bentuk program,” katanya.
Dikesempatan itu H Pirin mengakui bahwa dari laporan yang diterima, jika penurunan angka kemiskinan saat ini hanya 0,54 persen, sementara pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang terbungkus dalam PDPGR. “Saya sendiri heran dengan kecilnya penurunan angka kemiskinan, apakah caranya salah atau tidak cukup dengan program Kartu Bariri dan Pariri dalam mengentaskan kemiskinan,” ucapnya sambil menambahkan bahwa program itu tidak serta merta dikambing hitamkan karena bisa jadi hasil akhirnya memang belum terlihat.
Dibeberkan H Pirin, pertumbuhan ekonomi KSB tahun 2017 pada level 7,14 persen. Kemudian IPM tertinggi di antara delapan kabupaten di Provinsi NTB. Data BPS terbaru, angka kemiskinan di KSB tahun 2016 pada angka 15,96 persen atau turun sebanyak 0,54 persen dari jumlah sebelumnya 16,50 persen. Bulan Maret ini, BPS tengah melakukan survei untuk menentukan angka kemiskinan tahun 2017. Kemudian hasil survei tersebut akan dirilis pada awal tahun 2019 mendatang. **
