Secara nasional, Pilkada Serentak 2018 yang diikuti 17 provinsi, 39 kota dan 115 Kabupaten, sudah diperkirakan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dapat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena masa kampanye yang mulai berjalan sejak awal tahun bisa memberikan sumbangan pada konsumsi rumah tangga maupun LNPRT (Lembaga NonProfit Rumah Tangga) pada triwulan I dan II-2018. Hal senada juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memperkirakan akan terjadi perputaran ekonomi dengan nilai mencapai Rp4 triliun dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Bahkan perputaran belanja kampanye dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi peluang emas bagi pengusaha UMKM. Sebab, sebagian besar kebutuhan atribut kampanye dapat diproduksi oleh UMKM seperti alat peraga, spanduk, umbul-umbul, baliho, backdrof, kaos, pin, leaflet dan lain lain.
Berkaca dari pernyataan tokoh ekonomi nasional diatas, kontes Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi NTB yang dilaksanakan di tingkat Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima, juga sudah diprediksi akan memberikan dampak yang positif berupa keuntungan finansial kepada para pelaku usaha di 10 kab/kota terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tidak hanya itu, apabila seluruh stake holder mampu untuk menyelenggarkan Pilkada dengan aman, damai, dan demokratis, maka Investor asing akan semakin yakin untuk menanamkan modalnya di Provinsi NTB. Keyakinan investor asing dalam menanamkan modal atau berinvestasi di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor kepastian keamanan dan kepastian politik. Apabila keamanan dan politik terjamin maka dapat berdampak positif terhadap masuknya investasi dan memberikan harapan segar dengan terpilihnya pemimpin yang baru. Ditambah lagi saat ini Provinsi NTB tengah menjadi primadona wisatawan domestik dan mancanegara sehingga menjadi incaran para investor asing untuk menanamkan modalnya terutama di sektor pariwisata.
Harus diakui Pilkada Serentak NTB 2018 memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan pemilihan kepala daerah sebelumya. Pertama, pemilihan kepala daerah saat ini tidak hanyak diselenggarakan di satu derah saja namun juga diikuti oleh empat daerah lainnya yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima dan Provinsi NTB sehingga secara keseluruhan 10 kab/kota di wilayah NTB akan merasakan eforia dari pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua, dari sisi kontestan Pilkada. Pilkada Provinsi NTB kali ini berbeda dengan pemilihan gubernur pada tahun 2014 yang lalu dimana TGH. M. Zainul Majdi (TGB) masih menjadi calon terkuat, sehingga tak perlu biaya besar untuk menarik simpati pemilih. Sedangkan Pilgub NTB saat ini para kotestan yang ikut serta pada umumnya memiliki kemampuan dan kekuatan yang hampir sama sehingga masing-masing pasangan calon sangat perlu mengeluarkan biaya kampanye untuk menarik simpati para pemilih. Hal serupa juga diprediksi akan terjadi di Kab Lotim, Kab Lobar dan Kota Bima yang saat ini tengah melaksanakan proses pergantian kepala derahnya.
Perputaran ekonomi di daerah tidak hanya dipicu oleh anggaran kampanye pasangan calon namun juga karena adanya anggaran pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak NTB 2018 yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jumlah anggaran pelaksanaan Pilkada tersebut cukup besar sehingga setiap biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sosialisasi di media massa, penyewaan tempat, pencetakan baliho, tranportasi, konsumsi hingga penyediaan lokasi untuk debat kandidat bagi pasangan calon, dipastikan akan memberikan efek pengganda. Kondisi ini sudah disebutkan dalam teori ekonomi makro yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah dalam perekonomian akan menghasilkan efek pengganda. Dalam hal ini, konsumsi masyarakat dicerminkan dari belanja pasangan calon untuk kampanye. Sementara belanja pemerintah dicerminkan dari anggaran untuk Pilkada Serentak NTB 2018.
Efek pengganda ini tidak dapat dirasakan manfaatnya apabila Pilkada Serentak NTB mengalami gangguan akibat adanya konflik Pilkada di daerah yang dipicu oleh keterlibatan ASN dalam Pilkada, ketidaknetralan oknum penyelenggara dalam Pilkada, konflik akibat kampanye, politik uang, kesalahan hitung dan rekapitulasi hasil pemungutan suara serta persaingan politik atau friksi-friksi diantara pasangan calon yang berkembang menjadi konflik antar pasangan calon dan para pendukungnya. Friksi-friksi ini terkadang dipicu oleh diskusi di media sosial yang meruncing ditambah dengan penyebaran kampanye negatif yang berlanjut ke dunia nyata sehingga konflik akhirnya terjadi. Sejarah mencatat, setiap konflik yang terjadi dalam Pilkada tidak saja memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat namun juga berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, konflik Pilkada di daerah harus dihindari. Masyarakat, aparat, penyelenggara Pilkada dan elit memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mengedukasi diri sendiri, teman, tetangga, keluarganya hingga simpatisannya agar menghindari pemicu-pemicu konflik diatas dan memiliki kedewasaan dalam berpolitik serta bertindak. Selain itu, peran elit merawat dan memberikan pemahaman terhadap para pendukungnya terkait koridor etika kesantunan politik juga sangat diperlukan. Begitu juga dengan kesiapsiagaan aparat dalam meyediakan rasa aman dan mitigasi konflik serta peran penyelenggara yang berintegritas dan rutin memberikan sosialisasi terkait aturan pelaksanaan Pilkada mutlak diperlukan agar Pilkada Serentak NTB 2018 yang damai, aman dan adil dapat terwujud sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat.
Pada akhirnya, momen pemilihan kepala daerah saat ini harus dapat dimaknai tidak hanya sebagai bagian dari sebuah hajatan besar masyarakat NTB untuk memilih pemimpin yang amanah dan berkualitas dalam rangka mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun juga sebagai pendorong roda perekonomian masyarakat dengan syarat pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari konflik yang dapat mengganggu kondusiftas wilayah. Oleh karena itu keamanan dan kondusifitas wilayah dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah harus dapat diwujudkan dengan melibatkan tidak hanya aparat keamanan namun juga seluruh lapisan masyarakat. Sebab tanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berada dipundak setiap individu masyarakat tanpa melihat latar belakang profesi. Dengan memahami tanggung jawab tersebut, dapat dipastikan Pilkada Serentak NTB 2018 ini akan berjalan dengan tertib, aman dan nyaman.
Penulis : Sarifudin Lc (Alumnus Universitas Al Azhar Mesir)
