Taliwang, – Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dilaksanakan usai apel syukur pada Kamis 21/6 cukup berbeda dari biasanya, lantaran banyak hal penting yang disampaikan sebagai bentuk penekanan kepada semua pimpinan OPD.
Penekanan paling penting yang disampaikan orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri adalah soal serapan anggaran, mengingat dalam hitungan hari pertama tahun 2018 berakhir. “Saya minta dalam hitungan hari ini serapan anggaran bisa dimaksimalkan,” katanya dalam rakor yang menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) di lobi Graha Fitrah.
Pada kesempatan itu H Pirin sapaan akrabnya mengingatkan juga, jika kepala OPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus memiliki komitmen serius untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, sehingga serapan anggaran bisa lebih maksimal. “Saya minta program kegiatan yang belum dilaksanakan untuk segera direaliasikan, jadi jangan menghambat proses pelaksanaan agar tidak membuat serapan anggaran minim,” timpalnya.
Sebagai informasi penting yang perlu diketahui bersama, dalam waktu dekat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), sekaligus akan menyusun APBD tahun anggaran 2019. Pertanggung jawaban, pelaksanaan dan perencanaan berjalan pararel. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah juga agar segera diselesaikan. “Saya tidak ingin mendengar serapan anggaran minim dengan alasan yang tidak rasional,” lanjutnya.
Dikesempatan itu Bupati juga meminta pejabat wilayah, mulai dari Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk berkontribusi menciptakan keamanan di wilayahnya. Baik menghadapi Pilkada dan selanjutnya. Sebab dengan aman masyarakat bisa melakukan aktifitas memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan hak politiknya dengan nyaman. “Pimpinan TNI-Polri sudah mengikhlaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dimanfaatkan dalam menjaga keamanan dan mewujudkan hak hak dasar masyarakat. Kita butuh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, bukan untuk menakuti masyarakat. Bupati, Wakil Bupati, Daerah butuh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Bersandingnya TNI-Polri sangat menggembirakan masyarakat,” jelasnya.
Dengan gotong royong melibatkan stakeholder, Lurah atau Kades tidak akan merendahkan jabatan Kades atau Lurah. Dalam bekerja, biasakan bekerja dengan orang lain, pihak yang berbeda atau bahkan oposisi. Ajak semua pihak dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Termasuk juga dalam menentukan penerima bantuan PDPGR. Jangan langsung menerima rekomendasi agen PDPGR. Namun harus dimusyawarahkan semua pihak guna memastikan yang memang berhak mendapatkan haknya dan yang tidak berhak tidak menikmati yang bukanhaknya. **/Humas
