Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mempercepat rehab sekolah yang mengalami rusak ringan akibat gempa. Salah satu cara yang akan dilakukan dengan membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Ketegasan membuat akan mengeluarkan Perkada sudah disampaikan Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin, MM saat rapat evaluasi yang dihadiri perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Perusahaan (BPKP) perwakilan mataram, termasuk dihadapan anggota DPRD KSB dalam rapat paripurna tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018 pada pekan kemarin.
“Saya berharap mendapat dukungan dari DPRD KSB terkait rencana percepatan perbaikan ruang sekolah yang mengalami rusak ringan. Termasuk keinginan untuk mengeluarkan Perkada yang akan mengatur penggunakan anggaran. Hal itu sebagai cara cepat agar anak-anak bisa segera menggunakan ruang kelas untuk proses belajar mengajar,” katanya.
Dikesempatan itu H Pirin sapaan akrab orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu mengaku, jika dirinya sudah mendapat konfirmasi awal dengan pihak BPKP perwakilan NTB, jika penggunaan perkada untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami rusak ringan dapat dilakukan, mengingat termasuk kejadian yang luar biasa dan mendadak. “Dalam rapat bersama perwakilan BPKP jelas disampaikan, jika penggunaan Perkada dapat dilakukan mengingat kebutuhan yang mendesak,” timpalnya.
Ditempat terpisah, Abidin Nasar SP selaku sekretaris komisi II DPRD KSB mengaku sangat mendukung rencana percepatan pembangunan pasca gempa yang dilaksanakan pemerintah KSB. “Percepatan recovery pasca gempa terhadap fasilitas umum dan pendidikan harus didukung bersama,” timpalnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memberikan sinyal dukungan terhadap tawaran Bupati KSB untuk menambah anggaran siap pakai yang akan digunakan untuk membantu warga terdampak gempa dan bencana lainnya. “Hari ini kita sedang dihadapkan dengan bencana gempa, tetapi tidak ada jaminan bahwa bencana itu akan ada lagi, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertanian, jadi wajar kalau anggaran siap pakai itu harus ditambah,” ucapnya.
Meskipun tidak menyebutkan besaran tambahan yang akan disetujui, Abidin berharap tambahan anggaran itu bisa untuk persiapan jika nanti ada musibah yang akan kembali dirasakan warga. “Kita memang berharap bencana itu tidak ada lagi, namun persiapan sebagai bentuk penanganan cepat menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga dirinya menilai sangat wajar adanya permohonan tambahan anggaran tersebut,” urainya. **
