Seteluk, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin, MM, langsung memimpin acara sosialisasi tahapan pencairan dana stimulan untuk pembangunan dan perbaikan terhadap rumah korban gempa. Kegiatan itu sendiri dipusatkan di Kantor Camat Seteluk pada Selasa siang 18/9 kemarin.
H Pirin sapaan akrab Bupati KSB pada kesempatan itu mengatakan, pola pencairan dana stimulan untuk korban gempa tetap sama, tidak ada pola baru atau apapun namanya semuanya sesuai aturan yang ada, dimana pemerintah KSB mengajukan usulan pencairan dengan mengirimkan data korban yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. BNPB selanjutkan mentransfer dan ke rekening BPBD KSB. Kemudian BPBD KSB mencairkan dana langsung ke rekening warga penerima dana bantuan stimulan. “Jadi tidak ada dana ke rekening kelompok masyarakat atau langsung ke penerima bantuan,” kata Bupati.
Terkait Kelompok Masyarakat (Pokmas), Alhamdulillah di KSB sudah ada agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang merupakan perwakilan pokmas, sehingga semua perangkat yang dipersyaratkan pemerintah pusat sudah tersedia. Nantinya Agen PDPGR dibantu Babinsa dan bhabinkamtibmas serta inspektorat bersama pemilik rumah menyusun kebutuhan belanja bahan bangunan termasuk bersama tim Kementerian PUPR, sehingga rekomendasi pencairan bisa dikeluarkan oleh tim tersebut. “Pemilik rumah kita bantu biar cepat rumahnya dibangun. Namun yang perlu diperhatikan adalah dana yang diberikan ini harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk itulah ada Agen PDPGR, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Inspektorat membantu administrasi dan melakukan pengawasan, memastikan bahwa dana bantuan benar-benar digunakan untuk membangun rumah yang rusak karena gempa.” jelasnya.
Bupati juga meminta semua pihak agar tidak sembarangan berbicara di media massa maupun media sosial. Wartawan dihimbau untuk terus membantu Pemerintah Daerah. Jangan ada berita yang dipelintir guna percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga. Pemerintah Daerah terus bekerja memberikan yang terbaik untuk percepatan pembangunan rumah warga. ASN dan Agen PDPGR juga bekerja dengan baik dan tidak mengambil manfaat dari bencana ini. “Saya ingatkan semua aparatur dan Agen PDPGR untuk tidak mengambil ataupun memanfaatkan dana yang diperuntukkan masyarakat korban gempa ini,” tegasnya.
Soal status kerusakan rumah, tahap pertama terdata sebanyak 15.361 rumah. 2.326 rusak berat, 5.955 rusak sedang dan 7.080 rusak ringan. Namun tim Dinas PUPR Provinsi NTB dibantu Dinas PUPRPP KSB melakukan verifikasi. Verifikasi hingga dilakukan dalam empat tahap. Tim verifikasi inilah yang kemudian berwenang secara final menentukan rumah korban gempa termasuk dalam golongan rusak berat, sedang atau ringan. Saat ini pun tengah dilakukan verifikasi tahap keempat dan diharapkan segera rampung untuk kemudian diajukan guna pencairan dana stimulan. Saat ini pencairan telah dilakukan untuk warga yang rumahnya rusak berat tahap pertama. Insya Allah setelah verifikasi rampung, warga yang rumahnya rusak sedang dan ringan juga akan menerima. Warga KSB merupakan warga yang paling cepat menerima dana rekonstruksi.
Khusus untuk korban yang rumahnya rusak berat, ada empat konstruksi yang bisa diikuti, pertama konstruksi RISHA berukuran 5 x 7 meter. Kedua konstruksi rumah batu konvensional berukuran 5 x 7 meter. Ketiga konstruksi rumah panggung, dalam pembangunannya tetap mendapat pendampingan dari Kementerian PUPR untuk menjamin kualitas bahan dan konstruksi rumah agar tahan gempa. Untuk konstruksi keempat adalah tetap memakai konstruksi rumah warga semula, namun hanya diperbaiki titik rusaknya dengan assessment dari Dinas PUPRPP KSB. **/Hms
