Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin, MM didampingi Wabup KSB, Fud Syaifuddin ST dan Sekda KSB, H Abdul Azis, MH dan Kapolres KSB, AKBP Mustofa, Sik, kembali melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat lingkup pemerintahan di posko komando tanggap darurat yang berada dalam areal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB.
Dalam rakor itu, H Pirin sapaan akrab Bupati KSB mengajak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap semangat melaksanakan gotong royong membangun rumah warga yang menjadi korban gempa beberapa waktu lalu. “Saya minta dukungan semua aparatur, agar gotong royong yang dilaksanakan lebih semangat lagi. Hal itu sebagai bentuk perhatian dan kontribusi pemerintah,” ucapnya.
Bupati KSB juga mengajak semua aparatur untuk bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait kelanjutan pembangunan pasca gempa, sehingga harus lebih tahu tentang progres pembangunan dan kendala yang dihadapi. “Sebagai aparatur harus tahu tentang kendala atau hembatan terhadap lanjutan pembangunan rumah korban gempa, agar bisa disampaikan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dikesempatan itu H Pirin juga berharap dalam setiap pertemuan yang dilaksanakan, harus ada usul atau saran dari semua pihak, terutama menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses gotong royong atau informasi lain. “Saya harap pejabat khususnya bukan sekedar ikut dalam rapat, tetapi juga harus bisa memberikan masukan dan saran untuk dilaksanakan, sehingga semangat percepatan pembangunan bisa terealisasi,” tandasnya.
Terkait dengan rencana pertemuan bersama dirjen bina konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), H Pirin mengakui bahwa kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan, lantaran pejabat kementerian itu sendiri masih dalam perjalan. “Kemungkinan pertemuan dengan Dirjen tidak bisa dilaksanakan, mengingat pada malam ini (Kamis malam, red), kita akan menghadiri tabliq akbar yang menghadirkan ust Solmed,” terangnya.
Sementara Wabup KSB menyinggung soal beberapa kendala yang dihadapi sekarang ini dalam kelanjutan pembangunan rumah warga terdampak, seperti persoalan standar harga bahan bangunan yang belum stabil, termasuk ketersediaan bahan kebutuhan pembangunan rumah warga tersebut. “Beberapa persoalan itu bisa disampaikan kepada masyarakat, jadi bukannya pemerintah menghentikan atau sengaja memperlambat proses pembangunan terhadap rumah warga,” katanya.
Diingatkan Wabup, jika Bupati KSB telah menyampaikan langsung kepada gubernur soal kendala dalam melanjutkan pembangunan rumah warga tersebut. “Kalau harga bahan bangunan tidak stabil, maka pihak kelompok masyarakat (Pokmas) akan kesulitan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB),” timpalnya. **
