Taliwang, – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) selaku penanggung jawab pembangunan 10 gedung baru milik pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memastikan bahwa progres pembangunan sesuai dengan perencanaan, sehingga diyakini bisa rampung 100 persen diakhir Desember mendatang.
Abdul Azis, ST, M.Eng selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan 10 gedung baru pemerintah KSB kepada media ini menegaskan, hasil evaluasi dan estimasi yang dilaksanakan dua pekan lalu, pembangunan sudah rata-rata berada pada 80,5 persen dan dipastikan semua pekerjaan utama sudah rampung untuk seluruh gedung. “Progres sekarang sudah ada yang mencapai 90 persen,” tandasnya.
Masih keterangan Kabid Cipta karya pada DPUPRPP KSB itu, meskipun progres sudah ada yang melampaui 90 persen, namun masih membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan, terutama untuk bagian plaster dan finishing akhir. “Pekerjaan plesteran, cat dan finishing lain memang volume pekerjaan sangat kecil, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang serta tenaga kerja yang banyak,” lanjutnya.
Dikesempatan itu Abdul Azis juga mengakui bahwa dirinya telah mengingatkan kepada rekanan pelaksana proyek, jika adanya kebijakan DPUPRPP KSB yang tidak mengenal adanya tambahan waktu diluar tahun anggaran, jadi untuk memacu pekerjaan diharapkan untuk menambah waktu pekerjaan. “Saya sudah tegas menyampaikan kepada semua rekanan bahwa tidak ada lagi tambahan waktu sampai keluar tahun anggaran,” tegasnya.
Melihat peningkatan progres yang sangat signifikan, dirinya justru merasa yakin bahwa sebagian besar pekerjaan akan rampung sebelum kontrak berakhir, namun tidak dibantah bahwa ada pekerjaan yang memang hanya bisa dirampungkan sesuai kontraknya, lantaran adanya keterlambatan pekerjaan. “Ada 3 lokasi yang besar kemungkinan lebih lama rampungnya,” urainya.
Dikesempatan itu Abdul Azis tidak membantah, jika pihaknya telah memberikan tambahan waktu pekerjaan untuk pembangunan gedung Badan Pendapatan dan Asset Daerah (BPAD), pembangunan gedung Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan gedung Computerisasasi Assisted Test (CAT), lantaran sempat berhenti aktifitas pekerjaan akibat gempa Lombok. “Hampir semua pekerjaan dari Lombok Utara, jadi usai gempa pihak pelaksanaan mengajukan permohonan terhenti bekerja lantaran semua pekerja harus pulang untuk mengurus keluarga,” bebernya.
Izin tidak ada aktifitas dilokasi proyek, lantaran pihak perusahaan akan membangun hunian sementara bagi pekerja yang menjadi korban gempa, sebagai bentuk pertanggung jawab dan jaminan kepada keluarga pekerja. “Saya sudah lihat sendiri hunian sementara yang dibangun pihak perusahaan untuk keluarga pekerja yang menjadu korban gempa. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan penting sehingga menambah waktu, tetapi tidak keluar dari tahun 2018,” tuturnya.
Diakui juga bahwa dirinya sudah mendesak pihak rekanan agar memperioritaskan pekerjaan pemasangan atap, mengingat intensitas hujan sekarang ini sudah cukup tinggi, sehingga pekerja tidak bisa maksimal melaksanakan tanggung jawabnya. “Kalau sudah dipasang atap, pekerja tetap bisa melaksanakan pekerjaan meskipun hujan deras,” katanya. **/Adv
