Lotara, – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bersama jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), termasuk perwakilan Badan Pendapatan dan Asset Daerah (BPAD), melakukan studi banding ke Lombok Utara (Lotara).
Kunjungan yang dilaksanakan pada Kamis 17/1 kemarin, sekaligus untuk penguatan atau dukungan terhadap Memorandum of Undestanding (MoU) tentang pengembangan sektor pariwisata antara KSB dan Lotara. “Kami juga telah membahas tentang cara melakukan optimalisasi terhadap retribusi pariwisata,” kata Aheruddin Sidik, SE, ME selaku ketua komisi II DPRD KSB.
Masih keterangan Aher sapaan akrab politisi muda utusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, komisi II DPRD KSB sejak awal sangat mendukung upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pemerintah KSB, jadi kunjungan yang dilakukan bisa menjadi bukti terhadap dukungan terhadap penandatanganan MoU untuk pengembangan pariwisata KSB dan Lotara.
Dikesempatan itu Aher juga mendesak pemerintah KSB melalui Dinas Budpar, agar memanfaatkan kesempatan kerjasama itu secara serius, sementara komisi II akan terus memberikan dukungan dalam segala hal, termasuk dukungan politik anggaran dan berjanji akan mendatangi Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dinas Perhubungan NTB untuk mengambil peran dalam pengembangan pariwisata dua kabupaten bentukan baru di NTB itu.
Ditambahkan Abidin Nasar SP selaku sekretaris Komisi II DPRD KSB, jika peningkatan retribusi pariwisata harus diimbangi dengan pembangunan fasilitas pendukung, termasuk menyiapkan sejumlah perangkat pendukung. “Saya juga berharap pemerintah mulai memikirkan untuk pemberdayaan secara serius Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),” tuturnya.
Kunjungan rombongan pemerintah KSB diterima dalam ruang rapat darurat (Kontainer, red) dipimpin Ir Hermanto selaku Asisten 2 Lotara didampingi Drs H Muhammad yang menjabat sebagai Kadis Pariwisata, termasuk jajaran Bappeda, Dinas Pendapatan dan Dinas Perhubungan.
Dalam pertemuan itu Hermanto menyampaikan, pemerintah Lotara menyambut baik kunjungan kerja pemerintah KSB bersama DPRD setempat, apalagi dalam meningkatkan kerjasama serta sinergitas pembangunan dalam sektor pariwisata. ”Kami berharap kerjasama bukan hanya pada sektor pariwisata, tetapi sektor lain juga bisa dikembangkan bersama,” ucapnya.
Sedangkan H. Muhammad selaku Kadis Pariwisata Lotara mengakui bahwa tindak lanjut pasca penanda tanganan MoU seharusnya sudah dilaksanakan, namun pasca kesepakatan itu ada bencana gempa yang menghacurkan fasilitas dan pemukiman warga Lotara, termasuk gempa yang dirasakan oleh masyarakat KSB. “Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama sektor pariwisata tersebut,” janjinya. **
