Sekongkang, – H Basuki AR, SE selaku mantan karyawan pada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang pernah menjabat sebagai Superintendent pada departemen Coorporate Social Responsibility (CSR), angkat bicara terkait kebijakan perusahaan dalam menerapkan program kerja, terutama yang berkaitan dengan CSR.
“Perusahaan saat ini sudah tidak lagi memiliki kepedulian besar untuk warga lingkar tambang. Buktinya, sampai sekarang ini justru dipertanyakan program CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Hal itu menjadi salah satu dasar munculnya rencana kelompok masyarakat sekitar tambang untuk melaksanakan aksi demo,” lanjut H Basuki yang pernah bergabung pada departemen CSR sampai 25 tahun tersebut.
Masih keterangan H Basuki, dirinya tidak lagi berniat bekerja pada perusahaan tersebut, lantaran saat rapat evaluasi terakhir yang pernah diikuti, jika perusahaan menyarankan untuk tidak membuat program terlalu banyak, bahkan ada rencana memangkas semua program yang pembiayaan melalui CSR. “Memang saya akan berakhir kontraknya, tetapi lebih memilih mundur sebelum waktunya, lantaran perusahaan tidak lagi memiliki komitmen kuat untuk membantu masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai mantan karyawan yang juga berdomisili dalam wilayah lingkar tambang, H Bas sapaan akrabnya mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk mengingatkan perusahaan, supaya tidak melakukan penghapusan terhadap program CSR, justru ditengah kondisi konflik pasca dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak memperpanjang kontrak, perusahaan harus memperbanyak program CSR. “Wajar jika masyarakat lingkar tambang protes dan berencana menggelar aksi demo,” akunya, sambil mengaku jika dirinya mendukung upaya perlawanan yang dilakukan warga lingkar tambang itu.
Dikesempatan itu H Bas juga membeberkan informasi yang diterimanya, jika perusahaan menerapkan sistem intelegen atau penyerapan informasi secara diam-diam. Hal itu mencerminkan ketidak jujuran perusahaan serta tidak transparan dalam melaksanakan program, karena masyarakat tidak tahu kemana untuk menyampaikan program untuk dituang dalam CSR perusahaan. “Ada kesan perusahaan menerapkan sistem militer,” sesalnya.
Lantaran kebijakan perusaahan yang menggantikan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) tersebut tidak jelas arah dan tujuannya, terlebih lagi mengenai kucuran dana CSR untuk pengembangan masyarakat di wilayah lingkar tambang, H Bas mengaku bahwa dirinya akan terus menyampaikan protes dan kritik. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga lokal.
Protes juga terkait dengan kebijakan perusahaan yang mem-PHK karyawan lokal KSB, termasuk kebijakan adanya informasi bahwa perusahaan mendatangkan pekerja dari luar daerah. “Saya menduga perusahaan menutup ruang bagi pekerja lokal. buktinya, ada pencari kerja lokal yang masuk dalam daftar alert list hanya karena menuntut bisa bekerja di Batu Hijau,” sesalnya.
Kesempatan pengusaha lokal juga semakin terjepit, lantaran pihak perusahaan sudah menggandeng pengusaha baru dari luar daerah. “Banyak persoalan yang terjadi dalam areal lingkar tambang yang harus diselesaikan dengan keterlibatan pemerintah KSB,” ungkapnya. **
