Taliwang, – Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK), pada Kamis pagi 16/7 kemarin, menggelar aksi demo yang diawali dengan berorasi pada bundaran tugu syukur yang berada dalam areal Kemutar Telu Center (KTC). Berbagai tuntutan disampaikan dalam orasinya dari beberapa orang perwakilan.
Yuni Bourhany selaku koordinator umum dalam orasinya mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk bisa mengurangi angka pengangguran serta lebih transparan dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta meminta kepastian pemerintah untuk mempersiapkan solusi atas rencana penutupan aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Yuni juga meminta pemerintah respon terhadap tuntutan masyarakat, serta berharap bisa bertemu dengan perwakilan pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta bagian pemerintah KSB, lantaran diyakini bahwa Bupati KSB tidak akan bersedia untuk bertemu. “Kami minta perwakilan pemerintah bisa memberikan keputusan dan menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kami,” ucapnya.
Sementara Ruslan Mustami dalam orasinya menegaskan, jika proyek pembangunan Smelter dan industri turunan hanya janji bohong belaka karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan. Disampaikan juga bahwa setiap waktu tetap ada pengiriman konsentrat keluar negeri, namun pemerintah terkesan ada pembiaran atau tidak ada sikap sama sekali. “Kita ini daerah tambang, namun kenapa jumlah pengangguran justru sangat tinggi,” sesalnya.
Sedangkan Jabir Zanela dalam orasinya mengajak semua masyarakat untuk melakukan perlawanan atas penindasan akibat lemahnya pemerintah dalam menekan perusahaan untuk membuka lapangan kerja khusus lokal. “Kami melaksanakan aksi demo sudah cukup sering, namun belum juga ada respon baik dari pemerintah untuk ikut mendesak perusahaan agar membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal,” tegasnya.
Setelah puas melakukan orasi pada bundaran tugu syukur, kelompok massa lanjutkan demo di depan kantor Bupati, namun orasi tidak berlangsung lama, lantaran Sekda KSB, H Abdul Azis, MH didampingi kadis Perhubungan, Kadis Nakertrans, Kabag Humas, Kaban Kesbangpol, Kasat Pol PP menemui massa aksi. “Sebagai ketua harian Tim Gugus Penanganan Covid-19, maka saya bisa menjamin bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasinya,” tegasnya.
H Abdul Azis dikesempatan itu mengingatkan bahwa urusan tambang yang menjadi salah satu tuntutan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi apa yang menjadi tuntutan itu akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selaku pemilik kewenangan. “Pemerintah KSB sudah sangat terbuka untuk urusan dana Covid-19 maupun perekrutan tenaga kerja,” timpalnya.
Sementara Ir H Muslimin HMY M.Si selaku kepala Disnakertrans dikesempatan itu menyampaikan, pengangguran adalah isu nasional yang terus diupayakan untuk diminimalisir. “Pemerintah sudah sangat serius dalam membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. buktinya, karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang kini sebanyak 6.074 orang, terdapat 68 persen adalah pekerja lokal,” ucapnya, sambil mengaku bahwa sedang diupayakan pemutihan terhadap pekerja yang pernah diberikan status blacklist.
Usai menggelar pertemuan, sekitar pukul 11.24 wita, massa aksi kembali melakukan orasi di depan Gedung Graha Fitrah dengan inti orasi, meminta untuk dapat bertemu dengan Bupati KSB, lantaran pertemuan dengan Sekda dianggap tidak mampu memberikan tanggapan terkait tuntutan massa aksi. **
