Taliwang, – Abdul Hamid S.Pd selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat (Bakesbangpol-KSB) mengaku, jika telah mengajukan permohonan penambahan fasilitas kerja dan aparatur. Alasanya, terjadi penambahan beban kerja pasca perubahan nomenklatur dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) dengan eselon III menjadi Bakesbangpol dengan eselon II.
“Tahun ini akan kembali membuat telaan staf untuk disampaikan kepada pimpinan daerah, jika pihaknya sangat membutuhkan tambahan fasilitas kerja, baik itu dalam bentuk sarana maupun gedung pelayanan, termasuk personil yang akan membantu mengumpulkan informasi yang berkembang ditengah masyarakat,” ucapnya.
Alasan mendasar lain sampai harus mengajukan penambahan fasilitas kerja dan aparatur, Bakesbangpol saat ini memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi), diantaranya, perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan pemerintah KSB.
Masih keterangan Abdul Hamid, tanggung jawab penting lainnya adalah melaksanakan tugas di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan pendidikan politik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik. “Kami juga bertanggung jawab untuk menekan munculnya isu sara, isu yang menjadi pemicu konflik horizontal, termasuk potensi yang memicu konflik pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” timpalnya.
Dikesempatan itu Abdul Hamid menegaskan bahwa permohonan untuk diberikan penambahan fasilitas lengkap dengan saran kerja beserta apartur bukan keinginan, tetapi sudah menjadi kebutuhan penting dalam melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan undang-undang. “Kami terus berupaya memberikan kinerja terbaik,” tuturnya.
Terakhir Abdul Hamid menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ini, program yang lebih dominan dilaksanakan lebih pada sosialisasi kepada masyarakat, penyampaian tentang wawasan kebangsaan serta ajakan agar menjadi bagian dari pemerintahan dalam menjaga daerah tetap kondunsif. **
