Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin, MM mengaku sangat optimis bahwa pembangunan pabrik smelter di kecamatan Maluk serta pembangunan Bandara di Desa Kiantar kecamatan Poto Tano akan terealisasi, sehingga meminta dukungan doa dari semua masyarakat supaya tidak ada hambatan yang akan mengganggu prosesnya.
Diingatkan H Firin sapaan akrabnya, optimisme itu sendiri sangat beralasan, dimana pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 1 Tahun 2017 tentang proses pembangunan smelter. “Salah satu indikator penguatnya, pihak perusahaan sudah mengeluarkan uang besar untuk pembebasan lahan areal pembangunan smelter,” tandasnya.
Informasi lain yang membuat orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu sangat optimis adalah, pengakuan dari pihak managemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam pertemuan beberapa waktu lalu, jika pada bulan Oktober mendatang diperkirakan sudah mulai tahap pembangunan, bahkan direncanakan aktifitas pembangunan fisik untuk industri turunan bersamaan dengan pembangunan smelter. “Kita yakin saja bahwa pembangunan smelter akan terealisasi,” ungkapnya.
Masih keterangan yang disampaikan H Firin, bahwa pembangunan smelter di kecamatan Maluk telah masuk dalam agenda nasional dan pemerintah pusat sudah menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana di dalamnya Kecamatan Maluk ditetapkan sebagai Kawasan Industri.
Terkait dengan pembangunan bandara yang akan dilaksanakan pihak non pemerintahan (investasi), H Firin mengaku bahwa saat ini sedang dalam proses untuk pembebasan lahan. Hal itu menguatkan komitmen dan keseriusan pihak investor. “Pembangunan bandara telah masuk dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), jadi lokasi pembangunan tertuang jelas dalam dokumen tata ruang,” bebernya.
Diakui H Firin bahwa ada informasi yang salah berkembang ditengah masyarakat, sehingga muncul beberapa kelompok menolak untuk melepas lahan miliknya, sehingga dirinya berharap kepada semua aparatur pemerintahan untuk bisa menjadi juru bicara pemerintah dalam hal menyampaikan rencana pemerintah membangun bandara. “Pembangunan bandara tanpa menggunakan anggaran pemerintahan atau murni investasi. Lantaran pemerintah KSB sangat butuh dengan bandara, maka mengambil peran untuk membantu investor dalam proses pembebasan lahan,” tuturnya.
