Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Inspektorat Daerah (Itda) akan melakukan pendampingan khusus terhadap sejumlah desa yang dinilai rawan atau berisiko melakukan pelanggaran atas pengelolaan anggaran.
Drs H Mukhlis M.Si selaku inspektur inspektorat yang dikonfirmasi media ini dalam ruang kerjanya mengakui, jika program awal pihaknya akan memberikan pendampingan pada semua Desa, tetapi setelah melakukan evaluasi internal dari pekerjaan masing-masing Desa untuk tahun 2021, maka pendampingan akan berbasis prioritas dan risiko.
“Tidak semua Desa akan diberikan pendampingan oleh Itda melalui auditor, jadi hanya Desa yang dinilai sangat berisiko saja, jadi ada Desa yang sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan sudah sangat baik atau tidak perlu dilakukan pendampingan,” lanjut mantan Kadis Dikbud KSB itu.
Desa yang relatif baik dalam pengelolaan anggaran memang tidak diberikan pendampingan, tetapi diberikan evaluasi serta masukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan pada pelaksanaan program dan anggaran. “Khusus Desa yang sudah dianggap baik tidak sampai dilakukan pendampingan, jadi cukup menyerahkan hasil evaluasi dari Desa itu sendiri,” ungkapnya.
H Mukhlis juga mengakui jika pihaknya memiliki beberapa indikator yang dijadikan bahan evaluasi dalam menetapkan satu Desa berisiko dan harus masuk perioritas untuk diberikan pendampingan. “Soal berapa Desa yang masuk kategori prioritas dan berisiko sedang dalam analisa akhir, jadi dalam beberapa hari ini semoga tim sudah dapat merampungkan,” katanya sambil mengaku bahwa hasil analisis internal Itda KSB jika dari indikator yang ditetapkan cukup banyak Desa desa berbasis risiko.
Pendampingan khusus auditor bukan hanya pada pemerintah Desa, tetapi juga lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hasil evaluasi termasuk berisiko. “Kami juga akan melakukan pendampingan terhadap beberapa OPD yang masuk kategori berbasis prioritas dan berisiko,” katanya.
Dikesempatan itu H Mukhlis tidak membantah bahwa dari beberapa OPD yang akan diberikan pendampingan atau diajak komunikasi lebih intens lantaran diduga berisiko. “Itda berharap ada upaya pencegahan lebih dini yang bisa dilakukan, karena bukan hanya akan menyelamatkan anggaran negara, tetapi juga aparatur itu sendiri,” terangnya. **
