Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Inspektorat Daerah (Itda) telah menyusun indikator penilaian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, baik yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah Desa.
Sesuai indikator yang dijadikan dasar bagi Itda dalam rencana memberikan pendampingan berbasis prioritas dan berisiko, jika ada beberapa OPD yang akan diberikan pendampingan secara serius oleh auditor. “Ada OPD yang nantinya akan didampingi oleh auditor, lantaran cukup berisiko terjadinya penyalahgunaan anggaran,” kata Drs H Mukhlis M.Si selaku Inspektur Itda KSB saat didampingi sekretarisnya, Mars Anugerainsyah M.Si.
Masih keterangan H Mukhlis, pendampingan oleh auditor terhadap OPD termasuk inovasi Itda KSB dalam upaya bersama mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan juga menutup ruang risiko penyalahgunaan anggaran. “Kami sudah mulai melakukan komunikasi dengan beberapa OPD yang akan diberikan pendampingan,” lanjutnya.
Dikesempatan itu H Mukhlis tidak membantah bahwa dari beberapa OPD yang akan diberikan pendampingan atau diajak komunikasi lebih intens lantaran diduga berisiko. “Itda berharap ada upaya pencegahan lebih dini yang bisa dilakukan, karena bukan hanya akan menyelamatkan anggaran negara, tetapi juga aparatur itu sendiri,” terangnya.
Ditambahkan Mars Anugerainsyah, OPD yang dinilai berisiko dan harus diberikan pendampingan setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dalam dua tahun terakhir. “OPD yang diketahui dalam dua tahun terakhir memiliki kesalahan dan harus melakukan pengembalian uang akibat kelalaian akan mendapatkan pendampingan, agar kesalahan dimaksud tidak lagi terulang pada anggaran berikutnya,” kata mantan sekretaris Bappeda dan Litbang KSB itu.
Disaat itu Mars sapaan akrabnya mengakui bahwa tidak banyak OPD yang akan diberikan pendampingan. Hal itu membuktikan bahwa sebagian besar OPD sudah mampu melaksanakan program sesuai perencanaan awal, termasuk dalam pengelolaan anggaran masing-masing. “Tidak perlu disebuat OPD dimaksud, namun yang pasti jumlahnya hanya beberapa saja, sehingga bisa lebih maksimal pendampingan oleh auditor,” tegasnya. **
