Taliwang, – Pelaksanaan pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2023 khusus Pulau Sumbawa berlangsung secara virtual pada Rabu 30/3 kemarin dengan diikuti Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. peserta yang ikut juga Bupati Kabupaten Bima, Bupati Sumbawa dan Bupati Dompu.
Dr Ir H Iswandi M.Si selaku kepala Bappeda Provinsi NTB dikesempatan itu menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membangun komunikasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Kegiatan yang dilaksanakan juga menjadi upaya untuk melengkapi usulan dari daerah yang diserap dari masysrakat dalam bentuk pokok pokok pikiran yang selanjutnya dijadikan sebagai usulan prioritas dari berbagai wilayah,” ucapnya.
Dikatakan Iswandi bahwa rangkaian kegiatan sudah berlangsung sejak 3 januari 2022. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu evaluasi, temu konsultasi kewilayahan antara Bappeda Pripinsi dengan Kabupaten/Kota. Pembukaan rangkaian musrenang Kabupaten/Kota Se-Propinsi NTB, perumusan isu isu strategis yang diselaraskan melalui forum konsultasi publik.
Pelaksanaan Pra musrenbang dilaksanakan selama dua hari yaitu hari pertama khusus kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa dan hari kedua khusus Pulau Lombok. Hal tersebut dilakukan agar bisa focus mendengar ususlan masukan dari Bupati Walikota sebagai bahan pemantspsn desk, dalam masing-masing bidang yaitu Ekonomi, Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia. Kegiatan puncak nantinya Musrenbang Propinsi NTB pada tanggal 31/03/2022
Sementara Fud Syaifuddin ST dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa usulan terkait dengan isu-isu strategis yang ada di Bumi Pariri Lema Bariri agar dapat menjadi perhatian dan dukungan dalam bentuk program.
Dikesempatan itu Wabup mengingatkan bahwa pemerintah KSB telah banyak yang dilakukan dalam rangka menekan angka kemiskinan, seperti program Fakir Miskin (FM 332) dengan cara mensuport rumah tangga miskin sebanyak Rp.257.000/bulan, penyediaan Kartu pariri, kartu Bariri yang berfungsi untuk penanganan petani, UMKM dan berbagai sector usaha kecil lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Wabup juga menyampaikan agar Bappeda Propinsi NTB agar dapat mengakomodir berbagai isu pertanian misalnya terkait dengan keberadaan Bendungan bintang bano. Saat ini Belum bisa dimanfaatkan karena harus dibuatkan Spam di Bendungan Bintang Bano. Angkanya sangat besar, maka sangat dibutuhkan sharing anggaran. Demikian juga dermaga labuhan lalar belum dapat kita fungsikan yang membutuhkan intervensi Propinsi NTB guna dapat dimanfaatkan segera bagi peningkatan connectivity, demikian juga dengan upaya untuk Pembangunan Bandara yang saat ini sedang diupayakan. Hal tersebut diharapkan agar conectivity lebih cepat untuk pembangunan pariwisata dan akses ekonomi lainnya. **
