Taliwang, – Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah diminta untuk melakukan audit anggaran hibah yang diterima pengurus sebelumnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Usulan tertulis itu disampaikan Andi Laweng, SH, MH saat dipercaya sebagai pelaksana sementara ketua KONI KSB.
“Saat saya menjabat sebagai pelaksana ketua KONI KSB, jika ada anggaran yang diterima tetapi belum bisa dipertanggung jawabkan, sehingga meminta Inspektorat untuk melakukan audit. Permintaan itu sebagai bentuk transparansi dan menghilangkan kecurigaan pengurus Cabang Olahraga (Cabor),” ucapnya.
Andi Laweng yang kini menjadi ketua KONI KSB hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) KONI KSB menjelaskan, langkah itu sendiri untuk memisahkan pertanggung jawaban atas anggaran yang pernah dicairkan pemerintah sebagai hibah kepada KONI KSB. “Pengurus baru tidak harus bertanggung jawab dengan anggaran yang pernah dicairkan sebelumnya, jadi untuk perjelas dan keterbukaan harus dilakukan audit,” lanjut Andi Laweng yang saat ini menjadi anggota DPRD KSB.
Diingatkan Andi Laweng, beberapa waktu lalu dirinya pernah meminta pengurus sebelumnya untuk segera membuat pertanggung jawaban, namun sampai dirinya dilantik sebagai ketua KONI, pertanggung jawaban itu sendiri belum juga diterima. “Tidak ada indikasi apapun dari keinginan meminta dilakukan audit, kecuali sebagai bentuk pertanggung jawaban bersama atas penggunaan anggaran yang pernah diterima sebesar Rp. 515 juta,” timpalnya.
Jika dalam audit nanti ditemukan ada kerugian negara, Andi Laweng meminta Inspektorat melakukan tindakan lanjutan dengan meminta pertanggung jawaban pengurus sebelumnya. “Apapun hasil dari audit itu harus ada tindaklanjutnya, sehingga pengurus yang baru dilantik tinggal mengelola dan mempertanggung jawaban anggaran yang diterima saja,” tegasnya.
Ketegasan serupa juga disampaikan Mars Anugerainsyah, M.Si selaku sekretaris KONI KSB, dimana administrasi pengurus yang baru dilantik tidak boleh disamakan dengan pengurus sebelumnya, apalagi harus ikut bertanggung jawab. “Komitmen pemisahan pertanggung jawaban sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah disampaikan pada pemerintah KSB,” terangnya.
Langkah yang dilakukan pengurus baru KONI KSB itu sendiri untuk mempermudah proses pengajuan anggaran yang akan dipergunakan sebagai persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang direncanakan Februari 2023 mendatang. “Jangan sampai proses pengajuan anggaran hibah untuk persiapan Porprov terkendala akibat belum tuntas pertanggung jawaban anggaran,” tuturnya. **
