Taliwang, – Pemerintah pusat melaksanakan Rakornas Keuangan Daerah dengan tema percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim serta persiapan pilkada serentak. Kegiatan yang dirangkai dengan pemberikanpenghargaan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, walikota) dengan kategori realisasi APBD tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI.
Adapun Provinsi serta Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan, untuk kategori peningkatan PAD tertinggi ada 5 propinsi, 5 Kabupaten dan 5 Kota. Sedangkan realisasi Pendapatan tertinggi juga da 5 provinsi, 5 Kabupaten dan 5 Kota dan untuk realisasi peningkatan asli daerah ada 5 propinsi, 5 Kabupaten dan 5 Kota. Proses penilaian melalui perhitungan realisasi anggaran kemudian yang dinilai oleh Tim yang dibentuk dan akhirnya memutuskan untuk penerima penghargaan. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka melakukan percepatan realisasi APBD terimaksasih kerjasama yang cukup baik, kementerian lembaga dan juga pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, kemendagri terus melakukan upaya mendorong realisasi percepatan APBD dengan memebtnuk tim monitoring dan evalusai Kementerian Lembaga, melakukan monitotirng, pendampingan dan asistensi dan turun langsung ke derah, juag melakukan rapat koordinasi tinast nasional, ptopinsi, dan kabupaten kota, dan melakukan webinar series setap minggu. Peningkatan SDM menerbitkan kebjakan dalam rangka mendorong realisasi percepatan APBD.
Dalam kesempatan tersebut Agus Nursanto selaku perwakilan BRI, dalam kesempatan memberikan sambutan menyampaikan bahwa BRI selalu mendukung penuh Program Pemerintah yang berkaitan langsung dengan keuangan. Salah satunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan Keuangan Daerah. Sejak awal dikeluarkan SIPD, BRI turut berperan aktif dalam mensukseskan 27 Pemda untuk segera terkoneksi dengan system yang ada di Kemendagri. Tim IT BRI siap berkolaborasi dengan masimal dengan Pusdatain Kemendagri. Ungkap Agus Nursanto
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan bahwa akan terus mendorong peningkatan keuagan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelaaian stunting dan kemiskinan ekstrim dan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sehingga berpengaruh dalam meningkatakan belanja rumah tangga dan meingkatkan eknomi masyarakat. Hal lain yang dilakukan yaitu terus mendorong belanja pihak swasta sehigga perekonimian daerah akan berkembang. Dalam kesempatan tersebut Wamendagri juga menyampaikan Realaisasi APBN tahun 2022 sebesar 115,90 % atau 2.626 trilusin. Realisasi pendapatan dari 2021 sebesar 96,16 % atau sebesar 1.123 T. Realsasi pendapatan rata rata kabupaten sebesar 97,38 % atau 94,86 629 Triliyun. Sejalan dengan kabupaten, realsasi pendapatan kota 96,27 % atau 150 Triliyun. Untuk mengoptimalkan target capaian APBD, langkah-langkah yang harus ilakukan yaitu diantaranya melakukan pengadaan dini yang coba dilakukan paada bulan agustus tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan agar dilalukan setelah Nota Kesepakatan KUA PPS ditandatangani kepala dan DPRD, bisa juga melalui percepatan belanja melalui E Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, terang Wamendagri
Kategori Kota yang menerima penghargaan yaitu kategori realisasi Pendapatan Daerah tertinggi kategori Kota tahun 2022, Peringkat 5 Kota Denpasar, peringkat 4 kota Mojokerto, Peringkat 3 Kota Bontang, Peringkat 2 Kota Banjarbaru, dan Peringkat 1 kota samarinda. Untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi peringkat 5 Kota metro, peringkat 4 kota tasikmalaya, peringkat 3 kota suka bumi, peringkat 2 kota baubegu, dan peringkat 1 kota pekanbru. Untuk kategori PAD tertinggi, peringkat 5 kota Cirebon, peringkat 4 kota tegal, peringkat 3 kota Pekanbaru, peringkat 2 kota Kendari dan peringkat 1 kota Palangkaraya.
Realisasi pendapatan daerah tertinggi untuk Kabupaten yaitu, Peringkat 5 kabupaten Tabalong, peringkat 4 Kabupaten tanah laut, Peringkat ke 3 Kabupaten Kutai Kertanegara, peringkat ke 2 Kabupaten Sumbawa Barat, dan peringkat ke 1 Kabupaten Bojonegro. Sementara untuk realisasi belanja daerah tertinggi, peringkat ke 5 Kabupaten luwuk timur, peringkat ke 4 Kabupaten Gayo luwes, pringkat ke 3 Kabupaten Duga, Peringkat ke 2 Kabupaten Yahukimo, dan Peringkat 1 Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara untuk Realisasi PAD tertinggi, peringkat ke 5 Kabupaten kinagasa, Peringkat ke 4 Kabupaten Bapi, Peringkat 3 Kabupaten Puncak Jaya, peringkat ke 2 Kabupaten Intan jaya dan Peringkat ke 1 Kabupaten Worobeng. **
