Taliwang, – Geliat politik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menghangat. Buktinya, pada sejumlah titik strategis sudah cukup banyak baliho dari partai politik, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dan juga ada yang berkeinginan ikut pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
“Sekarang adalah tahun politik, jadi wajar jika sudah mulai terlihat evoria dan geliatnya, tinggal bagaimana kita semua bisa menjaga etika berpolitik dengan mengedepankan komitmen bersama menjaga daerah ini untuk tetap kondusif,” kata Muhammad Suharno, S.Sos selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KSB, saat dikonfirmasi media ini melalui selularnya, kemarin.
Suharno sapaan akrabnya berharap, geliat politik yang dibuktikan dengan pertemuan terbatas dan pemasangan baliho sebagai alat peraga dari para pelaku politik harus dimaknai bersama sebagai sebuah demokrasi. “Saya mendorong para pelaku politik untuk ikut serta menekan potensi konflik dari rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi ini,” ucapnya.
Dikesempatan itu Suharno mengakui, jika hasil evaluasi dari monitoring yang dilaksanakan tim Bakesbangpol KSB, belum ditemukan adanya potensi konflik yang akan terjadi ditengah masyarakat. Hal ini bisa juga karena kesadaran para pelaku politik dan masyarakat secara umum, jika perbedaan pilihan adalah sebuah demokrasi. “Semoga kondisional daerah tetap tetap terjaga sampai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang,” harapnya.
Untuk memastikan sangat kecil munculnya potensi konflik pada tahun politik ini, Bakesbangpol KSB membutuhkan peran bersama antara pemerintah dengan masyarakat. “Jika kita semua memiliki komitmen untuk mempertahankan KSB sebagai daerah zero horizontal konflik, maka potensi konflik akan bisa dieliminir,” ungkapnya.
Suharno juga menyampaikan harapan khusus kepada semua aparatur pemerintahan, agar menjaga netralitas dengan tidak memberikan dukungan politik. “Sudah ada laporan soal Aparatur yang diduga terlibat politik praktis. Hal itu bisa menjadi potensi konflik yang harus dieliminir, sehingga meminta kepada aparatur untuk menghentikan aktifitas berbau politik dimaksud,” pintanya. **
