Taliwang, – Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tema perubahan mindsite masyarakat dan pendekatan sosial dalam percepatan penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB, dijadikan momentum bagi wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST untuk mengajak seluruh perwakilan daerah mendatang Kementerian terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Fud sapaan akrab wabup KSB dikesempatan itu mengingatkan, persoalan kemiskinan tidak akan pernah habis, jika tidak diperkuat komitmen bersama. “Presiden Jokowi berharap angka nol persen kemiskinan, jadi harus ada upaya serius dalam menghabiskan angka kemiskinan,” tegasnya.
Diakui Wabup, jika pemerintahan KSB selalu berusaha merubah mindsite, termasuk para Kepala Desa (Kades) sudah berusaha membuat data semakismal mungkin, tapi data tidak berubah selama mindsite kemiskinan itu sendiri tidak dirubah. “Banyak hal yang terjadi berkaitan dengan DTKS, jadi harus bersama juga mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos),” tegasnya.
Wabup membeberkan juga langkah yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di KSB, saat ini kami adalah Kabupaten pertama yang sudah melakukan APBP di 2023. “Alhamulillah kami melakukan intervensi dengan program pemberian bantuan kepada 171.000 orang dari bulan juli hingga Desember. Dimana bantuan dengan nilai Rp. 600 ribu per orang setiap bulan berdasarkan data lapangan by name by addres,” urainya.
Terkait pemberian bantuan selama ini, Wabup memaparkan bahwa ada hal yang menarik. Kadang – kadang ketika diberikan bantuan, ada yang kena bantuan adalah mereka yang berstatus hampir kaya, hampir miskin, dan orang miskin. Jadi Kepala desa memberikan bantuan rata setiap kepala tanpa membedakan status dari mereka. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadi di Kabupaten lain. Kenapa ini terjadi, karena DTKS yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Ada yang dulunya miskin sekarang sudah berubah status menjaddi mampu, mau dikeluarkan dari data tidak bisa, akhirnya tetap menrima bantuan. Solusinya mari secara bersama-sama kita gedor Kementerian terkait perbaikan data yang ada.
Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah dalam sambutan pembuka pada acara Rakor menyampaikan arahan terkait dengan kondisi kemiskinan di NTB. “Barometer keberhasilan sebuah daerah dalam membangun bukan berdasarkan jumlah bantuan,” ungkapnya.
Diingatkan Wagub, jika provinsi NTB saat ini berada posisi ke 3 se Indonesia yang paling banyak menerima bantuan dari Pusat, setelah Papua dan NTT. Jadi bagaimana dapat diselesaikan kantong – kantong kemiskinan. “Perlu juga ditegaskan bagi yang mendata DTKS jangan sampai memasukkan data keluarganya, kerabatnya, temannya. Justru yang berhak mendapatkan bantuan, tidak tercatat. Akibatnya tetap saja angka kemiskinan seperti itu saja. Inilah PR besar bagi kita yang harus betul – betul kita perbaiki. Masyarakat jangan sampai menganggap bahwa bantuan ini solah – olah kewajiban. Jangan sampai itu yang kita pelihara dan pertahankan terus menerus. Kalau itu yang kita lakukan sampai kapan pun tiddak akan selesai – selesai data kemiskinan kita. Itulah yang saya sebut perlunya perubahan mindsite. Bagi para Kepala Desa dan Kepala Daerah, jangan sampai takut tidak terpilih karena masyarakatnya tidak kita beri bantuan,” katanya.
Wagup kemudian menambahkan bahwa, DTKS harus betul – betul kita perbaiki. Saya berharap akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus kita rapat lagi, saya harapkan data DTKS sudah selesai. Ketika September survei, data kita sudah siap. Bulan ini terkahir kita perbaiki data dan semoga data bulan Agustus sudah rampung. **
