Taliwang, – Kondisi politik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih sangat kondunsif pasca pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg), bahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengakui tidak ada potensi konflik yang mencuat sampai saat ini.
“Stabilitas daerah masih sangat terjaga, meskipun evoria politik terus menguat setelah para politikus mendaftaran diri pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun saat ini semakin banyak alat peraga kampanye terpasang,” aku Muhammad Suharno, S.Sos selaku kepala Bakesbangpol KSB, saat dikonfirmasi media ini melalui selularnya, kemarin.
Masih keterangan Suharno, kondusifitas daerah akan selalu terjaga, jika semua pihak mengambil bagian dengan menghindari intrik politik yang akan memunculkan potensi konflik. “Sangat tinggi kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusuifitas daerah. Buktinya, sampai sekarang Bumi Pariri Lema Bariri masih tercatat sebagai daerah zero horizontal konflik,” lanjutnya.
Suharno tidak membantah bahwa situasi politik dapat menjadi potensi terjadinya konflik dalam daerah yang akan mengganggu kondusifitas, tetapi dengan komitmen bersama semua pihak, terutama para pelaku politik itu sendiri bisa mengeliminir munculnya konflik dimaksud. “Pencerdasan perpolitik kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus jadi tanggung jawab bersama semua komponen,” tuturnya.
Diingatkan Suharno, pihak Bakesbangpol cukup rutin menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga kondusifitas daerah, apalagi pembangunan KSB sedang gencar-gencaranya. “Investor akan ragu untuk melakukan investasi pada sebuah daerah yang sedang konflik. Hal itu yang membuat pemerintah melalui Bakesbangpol terus mengajak semua lapisan menjaga daerah ini,” akunya.
Suharno mengakui jika riak politik legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah menghangat, tetapi tidak langsung dikatakan sebagai potensi konflik. “Kalau kita lihat alat peraga atau media sosialisasi dari Bacaleg maupun calon pimpinan daerah, bisa dikatakan perpolitik sudah memanas, namun kesadaran masyarakat yang tinggi membuat kita semua tidak khawatir,” terangnya.
Diakhir keterangan Suharno tetap mengajak semua pihak agar menjaga etika politik, termasuk dalam pemasangan alat peraga tidak menggunakan fasilitas pemerintah atau milik publik, karena memang dalam regulasi harus memperhatikan etika dan estetika. **