Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah sukses melaksanakan pelatihan pengurangan risiko bencana. Acara itu dibuka Drs Mulyadi M.Si selaku asisten pemerintahan dan kesra dan dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), termasuk dari Kodim 1628/KSB, Polres dan Kejaksaan.
Mulyadi dalam sambutan pembukaan menegaskan, pembentukan forum pengurangan risiko bencana menjadi bukti keseriusan pemerintah KSB untuk mengantisipasi dan mengurangi potensi bencana. “KSB termasuk dalah satu daerah di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki potensi bencana, baik itu banjir, angin puting beliung, tanah longsor serta gempa,” ucapnya.
Pelatihan untuk peserta forum yang dilaksanakan BPBD KSB sangat diapresiasi, karena menjadi bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana. “Komposisi yang dilibatkan sebagai anggota forum sangat komplit, sehingga diyakini akan berkontribusi baik dalam rangka pengurangan risiko bencana,” tandasnya sambil berharap selama proses pelatihan bisa diikuti secara serius, sehingga mengetahui apa peran yang dibutuhkan.
Abdul Hamid S.Pd selaku Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB mengingatkan, forum yang dibentuk adalah perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan juga termasuk rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko atau dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia.
Disampaikan juga tujuan pembentukan FPRB, sebagai bentuk perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya, karena beranggotakan semua komponen, FRPB memastikan pemberdayaan masyarakat di lakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.Target bersama memastikan 7 objek ketangguhan, yaitu,: Rumah/Hunian, Sekolah/Madrasah, Puskesmas/RS, Pasar, Rumah Ibadah, Kantor dan Prasarana Vital dan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan menyamakan persepsi pemerintah dan penggiat dalam bidang penanggulangan bencana.
Hal penting lain yang disampaikan Abdul Hamid dalam laporan pada acara dibeberkan, dalam upaya penanggulangan bencana di Bumi Pariri Lema Bariri perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah guna meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini Pemerintah KSB melalui BPBD perlu melibatkan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang diawali dengan Pembentukan dan Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana.
Mustakim, ST, MT selaku analis kebencanaan dari BPBD Provinsi NTB yang menjadi narasumber mengingatkan, berdasarkan hasil evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir dari National Assessment Report (NAR), jika diidentifikasi adanya kendala yang akan dihadapi, diantaranya, koordinasi dalam penyadaran masyarakat rentan bencana, sinkronisasi kebijakan vertikal (pusat dan daerah), pengurangan risiko bencana belum menjadi isu strategis Pemerintah, ketidakpastian anggaran penanggulangan bencana di daerah dan masih lemahnya penegakan hukum terkait penanggulangan bencana.
Dikesempatan itu Mustakim juga menyampaikan bahwa ada 71 indikator untuk dijadikan perhatian bagi pemerintahan untuk dilaksanakan. Indikator dimaksud menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah setempat melakukan upaya pengurangan risiko bencana. “Pembentukan forum menjadi salah satu indikator penilaian bagi sebuah daerah,jika sudah melakukan upaya pengurangan atas risiko bencana,” timpalnya. **
