Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-52. Momentum itu dimanfaatkan Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin, MM untuk mengingatkan kembali tentang larangan berpolitik bagi aparatur (netralitas), baik pada pemilu serentak 2024 mendatang maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Pada tahun mendatang akan dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta Pilkada. Itu merupakan agenda demokrasi terbesar yang harus kita sukseskan bersama, tetapi sebagai anggota Korpri wajib untuk menjaga keberpihakan atau tetap netral,” ucapnya.
H Firin sapaan akrabnya mengaku sangat yakin, semua anggota Korpri KSB akan bisa menjaga diri dengan tidak terlibat dalam politik, karena anggota organisasi itu sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada dan diyakini sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral serta tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945. “Saya hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai salah langkah dan terlibat politik praktis,” timpalnya.
Dalam sambutan itu juga H Firin menegaskan, Korpri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain persoalan netralitas, Bupati juga menekankan kepada Korpri agar dapat mensikapi perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri.
Pengubah kehidupan dimaksud adalah, Artificial Inteleigence (AI), Internet Of Thing (IOT), Big data, Sistem dan Algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan Pemerintahan dengan cara-cara lama. “Kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat, melalui layanan secara online,” terangnya. **
