Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan megacu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.
Penyerahan prestasi luar biasa yang dilaksanakan di Gedung BPK RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dihadiri langsung Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin, MM dengan didampingi H. Amar Nurmansyah, ST, M.Si selaku Sekda KSB, H Amir Syarifuddin, M.Si sebagai Inspektur Inspektorat KSB dan Muhammad Yusuf, S.Sos sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Hadir juga Abidin Nasar, MP selaku pimpinan DPRD KSB.
H Firin sapaan akrab Bupati KSB mengaku sangat bangga dengan kembali mendapatkan predikat WTP. Hal ini membuktikan selama dirinya menjabat sebagai pimpinan daerah telah mampu mengelola keuangan daerah sesuai regulasinya. “Kami terima secara berturut-turut predikat WTP atau sudah 10 tahun,” ucapnya.
Disampaikan H Firin, opini WTP dari BPK sangat penting bagi pemerintahan, karena dapat sebagai pembuktian bahwa Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.
Sementara Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak, CA, CSFA selaku kepala perwakilan BPK RI mengaku sangat bahagia dan apresiasi terhadap Kabupaten yang telah menyerahkan laporan lebih awal. “Saya cukup berbahagia dan mengapresiasi dengan pemerintah KSB, karena bisa lebih awal menyerahkan laporannya, sehingga usai libur lebaran bisa langsung direview dan bisa selesai,” akunya.
Dikesempatan itu juga mengurai dari review yang dilakukan jika temuan semakin minim dan hampir semua temuan yang sifatnya finansial sangat sedikit. Diakui juga bahwa tindak lanjut yang dilakukan melalui Inspketorat Daerah cukup tinggi yaitu berada pada angka 92 persen. “Kami harus menyatakan bahwa KSB bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semoga kedepan terus dapat dipertahankan,” harapnya. Abidin Nasar selaku perwakilan pemerintah KSB dalam sambutannya menyampaikan terimakaskih kepada BPK RI yang telah secara professional melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan bimbingan bagi Pemerintah Daerah dalam menata keuangan daerah. Dalam kesempatan tersebut dirinya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Sumbawa Barat yang telah melaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah dengan cara yang benar, sehingga alhamdulillah proses pengelolaan keuangan daerah telah mendapat Predikat WTP selama 10 tahun berturut-turut. Kami sebagai mitra yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan saran kepada TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, agar WTP yang kita raih harus berkualitas dan alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik. **
