Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat (NTB), lantaran pada pekan kemarin telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ir Abdul Muis, MM selaku kepala Kominfo KSB mengaku, jika kunjungan KI NTB itu dirangkai dengan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait dengan KIP, sehingga bisa dikatakan sebagai majelis ilmu, dimana jika dilakukan dengan tekun maka akan menambahkan rejeki dan memperpanjang umur.
Masih keterangan Muis sapaan akrabnya, Momentum ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengoptimalkan peran PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan transparansi pelayanan informasi publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) di KSB. “Kegiatan ini akan dilakukan secara maraton untuk PPID Desa dan dilakukan evaluasi hasil penilaian Monev KIP tahun 2023 untuk PPID Utama. Muaranya nanti akan meningkatkan grade KSB kalau kita ikuti dengan baik,” ucapnya.
Dikesempatan itu Muis juga mengingatkan, Dinas Kominfo sebagai PPID Utama dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan akan menilai pelayanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan di masing-masing PPID Pembantu maupun PPID Desa melalui Ajang Penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KSB.
Sementara Sansuri, S.Pt, MM selaku ketua komisioner KI NTB menyampaikan, tugas utama hadirnya KI NTB adalah melakukan monev keterbukaan informasi publik yang sasaran utamanya adalah PPID Utama.“PPID Desa adalah program terobosan kami yang baru dan ini merupakan jilid kedua. Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) merupakan inisiasi KI NTB bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika serta DPMD Provinsi NTB. Desa merupakan garda terdepan pelayanan informasi publik yang berada di tingkat bawah. Hadirnya PPID menjadi jantung badan publik dalam menguatkan keterbukaan informasi publik, hal ini tidak boleh diremehkan. Untuk DGIP, kami syaratkan desa-desa yang memiliki website dan PPID Desa yang aktif. Ada delapan kabupaten di NTB yang mengusulkan masing-masing lima desa untuk diikutsertakan pada program DGIP Tahun 2024. Bentuk Monev DGIP ini akan berbasis elektronik. Kami harap desa-desa di KSB yang namanya sudah dikirimkan ke kami bisa mendapatkan penghargaan pada ajang DGIP tahun ini,” lanjutnya.
Disampaikan juga bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada PPID Desa yang akan mengikuti Monev DGIP Tahun 2024 dan diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas. **
