Taliwang, – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir H W Musyafirin MM saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 dengan tema “pemantapan usaha ekonomi dan perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan” harus memastikan bahwa akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan bisa menurunkan angka kemiskinan.
Pada kesempatan itu H Pirin sapaan akrab Bupati KSB menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi KSB tahun 2017 pada level 7,14 persen. Kemudian IPM tertinggi di antara delapan kabupaten di Provinsi NTB. Data BPS terbaru, angka kemiskinan di KSB tahun 2016 pada angka 15,96 persen atau turun sebanyak 0,54 persen dari jumlah sebelumnya 16,50 persen. Bulan Maret ini, BPS tengah melakukan survei untuk menentukan angka kemiskinan tahun 2017. Kemudian hasil survei tersebut akan dirilis pada awal tahun 2019 mendatang. “Penurunan hanya 0,54 persen, apakah caranya salah atau tidak cukup dengan program Kartu Bariri dan Pariri, tentu program ini tidak serta merta dikambing hitamkan. Pendataan tidak berbanding lurus. Jadi keluaran program Bariri dan Pariri belum kelihatan untuk tahun 2017,” tuturnya.
Menurut Bupati, kemiskinan di KSB adalah penyakit masyarakat. Jika dilihat secara riil, dari hasil verifikasi dan validasi bersama Agen PDPGR kemudian dideklrasikan mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, jumlah riil warga yang mengaku miskin dan memang miskin hanya 3,32 persen dari jumlah penduduk, atau sebanyak 1.586 kepala keluarga atau 4.483 jiwa. Pemerintah KSB pun akan foskus mengintervensi warga ini. Bahkan akan dibuatkan rekening khusus bagi warga ini untuk mendapat uang santunan maksimal Rp. 200 ribu perbulan. Tentu pemerintah desa juga diharapkan melalui APBDes mengintervensi masing-masing warganya.
Untuk sektor infrastruktur sebagai pemicu, juga akan ditingkatkan, bandara Sekongkang yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Komitmen dengan PT. AMNT sedang dibangun. Dimana PT. AMNT tidak lama lagi akan mengoperasionalkan Bandar Sekongkang. Kemudian pengoperasionalan Dermaga Labuhan Lalar. Sementar Dermaga umum di Benete akan ditutup. Dermaga Benete difokuskan untuk kebutuhan industi. Sektor kelistrikan, investor Korea Selatan telah mensurvei laut di Labuhan Lalar. Rencananya, di sekitar laut tersebut akan dibuat pembangkit listrik tenaga pasar surut air laut. Untuk pertanian, mudah-mudahan Bendungan Bintang Bano akan di resmikan bapak Presiden pada Harlah KSB ke-15 tahun ini. Disamping bendungan, jaringan irigasi juga dibangun mendampingi proyek bendungan ini.
Terkait pokok pikiran anggota DPRD, Bupati mengatakan sebelum didistribusukan ke OPD menjadi kegiatan, maka harus dikaji terlebih dahulu. Apakah pokir tersebut mauk kewenangan Pemerintah Daerah, apakah ke Pemerintah Desa bahkan mungkin masuk ke kewenangan Pemerintah Provinsi.
Muhammad Nasir ST selaku ketua DPRD KSB pada kesempatan itu menyampaikan Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, dimana ada beberapa hal perhatian DPRD dalam Musrenbang 2018 ini, pertama, agar Pemerintah Daerah meningkatkan aksi pendidikan dan kesehatan yang memiliki standar layanan, yang adil dan merata. Kedua, memfokuskan bidang ekonomi yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan bandara dan dermaga untuk memperkuat konektivitas. Kemudian infrastruktur jalan yang merata dan penguatan jaringan telekomunikasi agar tidak ada desa yang terisolir.
Keempat, agar kewenangan Provinsi terkait bendungan Kalimantong dipertegas, bukan saja pembangunan tetapi juga pemeliharaan dan Kelima, penurunan kemiskinan tidak sesuai target karena tidak sesuai strategi. Pemerintah fokus mengintervensi pengeluaran masyarakat melalui dana subsidi. Sementara, intervensi meningkatkan pendapatan masyarakat kurang tersentuh, seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan lainnya. ‘’DPRD ingin pokok pikiranini dijadikan program kegiatan yang diprioritaskan di OPD, kemudian ditungkan pada APBD 2019,” imbuhnyaa.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir Ridwansyah, MSc, MM, MTP menyampaikan bahwa hasil Musrenbang itu sendiri akan menjadi poin penting dalam Musrenbang di provinsi hingga nasional. “ Musrenbang Provinsi akan dilaksanakan tanggal 16 April mendatang dengan tema Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas,” terangnya.
Ditingkat provinsi, sejumlah perencanaan untuk KSB telah ada, mulai dari rencana pembangunan jembatan atan jalan layang Selata Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Pembangunan Jalan Lingkar Kertasari, Pengoperasionalan Pelabuhan Lalar dan Pembangunan Smelter di Maluk.
Disektor infrastruktur lainnya, Bendungan Bintang Bano diharapkan rampung November mendatang dan dapat diresmikan. Selain bendungan, jaringan irigasi juga dibangun mendukung optimalisasi Bendungan. ‘’Adanya Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Dompu, diharapkan NTB akan semakin kuat dalam bidang pertanian, sukses dalam swasembada beras bahkan menjadi lumbung pangan. Belum lagi pembangunan pabrik gula terbesar di Indonesia yakni di Dompu,” kata Ridwan Syah. **/Hms
