Taliwang, – Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rupanya masih menemukan pelanggaran yang dilakukan Paslon maupun tim pemenangan atau relawan dalam melaksanakan kampanye. Pelanggaran yang ditemukan adalah pelaksanaan kampanye tidak sesuai jadwal yang tertuang dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Paslon, tim pemenangan atau tim parpol pengusung serta relawan sebenarnya sudah mulai disiplin atau taat aturan, karena sebelum melaksanakan kampanye mengantongi dulu STTP, namun pada saat pelaksanaannya selalu melenceng dari jadwal yang tertera dalam STTP tersebut, padahal merubah jadwal itu termasuk pelanggaran,” tegas Herman Jayadi SAp, salah seorang komisioner Panwaslu KSB.
Masih keterangan Herman Jayadi, selama ini Panwaslu memang belum begitu tegas dalam mengambil tindakan saat ditemukan adanya pelanggaran atau menghentikan aktifitas yang diduga melanggar tersebut, karena merasa masih dalam bentuk peringatan tetapi tetap dilakukan proses sesuai aturannya. “Kalau pekan ini masih ada yang melanggar, maka kami tidak akan segan-segan untuk langsung menghentikan kampanye atau pertemuan yang berkaitan dengan Pilkada NTB,” ancamnya.
Untuk menjaga daerah tetap kondusif serta pelaksanaan Pilkada yang adil dan jujur, Herman Jayadi meminta kepada semua pihak termasuk Paslon, agar memperhatikan regulasi yang menjadi aturan dan harus menghindari adanya pelanggaran. “Kami selalu mengajak semua komponen itu untuk memperhatikan aturan yang menjadi pijakan dan menghindari adanya pelanggaran,” katanya.
Menghadapi kampanye akbar, Panwaslu KSB bersama semua perangkat ditingkat kecamatan sedang melakukan identifikasi wilayah rawan konflik, termasuk mengantisipasi adanya gesekan para pendukung paslon. “Kami akan melakukan identifikasi wilayah yang rawan, lalu hasilnya akan disampaikan kepada pihak Polres KSB agar langsung melakukan langkah antisipasi, terutama menjelang pelaksanaan kampanye terbuka nantinya,” tuturnya.
Dikesempatan itu disampaikan juga bahwa belum ada pemberitahuan bahwa akan ada paslon yang menggelar kampanye terbuka di KSB, sehingga belum bisa disampaikan bentuk langkah antisipasi adanya gesekan pendukung. “Kami belum tahu apakah ada paslon yang akan melaksanakan kampanye terbuka di KSB, karena sampai sekarang belum ada pemberitahuannya,” ucapnya.
Diakhir keteranganya Herman Jayadi mengingatkan kepada masyarakat dan pendukung paslon agar mengedepankan kondusifitas daerah serta memiliki semangat bersama untuk tetap menjaga status KSB sebagai daerah Zero Horizontal Conflict. “Silakan berikan dukungan kepada paslon melalui hak suara, tetapi perbedaan pilihan tidak harus menjadi awal konflik antar masyarakat,” harapnya. **
