Taliwang, – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyampaikan aparesiasi terhadap pola komunikasi yang dibangun pemerintah KSB. Hal itu disampaikan jajaran KAHMI KSB saat bertandang ke kantor Bupati Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin MM, pada Jum;at siang 13/10 kemarin.
Mustakim Patawari LM selaku ketua KAHMI KSB pada kesempatan itu mengatakan, Bupati KSB telah membangun komunikasi yang sangat baik dengan sseluruh elemen masyarakat, bahkan rakyat bisa bertemu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. “Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan) yang nuansa religius sangat tepat sekali untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat,” katanya.
Yasinan itu sendiri bukan sekedar mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, tetapi sikesempatan itu justru langsung diberikan solusi atau respon pemerintah KSB atas yang disampaikan masyarakat. “Pola Yasinan merupakan program yang sangat bagus dan harus diberikan dukungan oleh kita semua,” lanjutnya.
Mustakim yang juga politisi DPRD KSB itu juga menegaskan, KAHMI sangat mendukung dan mengapresiasi pola komunikasi yang dibangun ini. Dengan pola komunikasi ini, termasuk kemudahan menerima tamu di kantor seperti yang dirasakan KAHMI ini, tentu akan berdampak kepada semakin banyaknya masukan untuk kemudian mencari jalan keluar persolan masyarakat. Terbukti dengan sejumlah program yang sangat berpihak pada rakyat. “Semangat yang dilaksanakan ini harus dilaksanakan dengan cepat oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royog (PDPR),” timpalnya.
Dalam kesempatan ini, sejumlah anggota KAHMI memberikan masukan dan permasalahn yang ada di tengah masyarakat. Diantaranya, adanya agen PDPGR di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang yang kurang memberikan informasi kepada masyarakat terkait mendapatkan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Pariri Nelayan. Kemudian meminta Satpol PP untuk aktif menjaring siswa yang berada di luar sekolah saat jam kerja atau membolos. Upaya ini untuk mengurangi kegiatan negatif yang dilakukan pelajar saat jam sekolah.
Masukan lain adalah, adanya perbedaan data angka kemiskinan di KSB. Data di Agen PDPGR berbeda, Dinas Sosial berbeda termasuk versi BPS. Selanjutnya meminta agar Pemda membuat Perda tentang asal usul desa skala desa. Payung hukum ini penting sebagai dasar desa mengelola desanya sendiri, seperti sektor pariwisata dan lainnya.
Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin MM mengapresiasi dukungan dan berterimkasih atas masukan dan saran anggota KAHMI. Sejumlah permasalah seperti Agen PDPGR tentu akan dicek kembali seperti apa yang terjadi di lapangan. Masalah siswa membolos tentu akan disampaikan oleh Sekda ke Satpol PP. Masalah remaja sangat penting karena angka kasus yang melibatkan remaja sangat tinggi. “Kalau masalah Pariwisata dikelola desa itu berat, atau air bersih atau lainnya, pokoknya yang dari nol sangat berat, jangankan desa Pemda pun merasa berat. Desa hanya memanfaatkan yang dibangun Pemda, silahkan. Kalau dari awal susah, bahkan masalah gorong-gorong pun masih minta Pemda yang tangani,” jelasnya. **/hms
