Taliwang, – Tenaga Kerja (Naker) non skill yang direkrut oleh PT. Macmahon bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sampai saat ini masih banyak yang belum dipekerjakan, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendorong untuk segera dipanggil.
“Saya sudah terlalu sering mendesak pihak Macmahon untuk segera memanggil seluruh naker non skill yang dinyatakan lolos saat seleksi bersama tim pemerintah KSB, namun belum juga diberikan kepastian, lantaran Macmahon tetap menunggu sinyal dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT),” tegas H Abdul Hamid, MPd selaku kepala Disnakertrans KSB.
Dikesempatan itu H Abdul Hamid menyesalkan managemen Macmahon yang tidak memiliki ketegasan dalam memberikan pernyataan terkaitd dengan desakan untuk segera mempekerjakan naker non skill tersebut, padahal naker itu sendiri bukan ditempatkan pada PT. AMNT. “Saya sendiri bingun dengan managemen Macmahon yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil sikap, padahal managemen dengan PT. AMNT jelas berbeda,” sesalnya.
Masih keterangan H Hamid sapaanya, dirinya sudah mendapat konfirmasi terbaru terkait belum dipanggilnya calon naker tersebut, dimana perusahaan mewajibkan kepada calon pekerja untuk mengikuti rangkaian bela negara. Kegiatan itu sebenarnya sudah dilaksanakan, namun bencana yang terjadi beberapa waktu lalu membuat perusahaan menghentikan sementara program bela negara. “Program bela negara kerjasama pihak perusahaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara personil TNI sekarang konsen membantu korban gempa,” bebernya.
Dirinya juga telah mendengar informasi awal dari pihak perusahaan, jika program bela negara akan kembali dilanjutkan pada pekan terakhir Oktober ini, dimana calon naker akan mengikuti program bela negara di Kodam IX/Udayana. “Perusahaan akan segera melanjutkan program bela negara. Semoga berjalan lancar dan semua naker bisa mulai bekerja,” harapnya.
Sebagai catatan penting yang perlu diketahui pihak perusahaan, program bela negara harus bisa dituntaskan pada Desember 2018 mendatang, jadi dirinya menolak rencana pelaksanaan program secara bertahap hingga sampai 6 bulan kedepan. “Saya berharap pelaksanaan program itu bisa tuntas ditahun 2018, sesuai komitmen bersama dengan pemerintah KSB, jika yang direkrut akan mulai bekerja pada tahun ini juga,” timpalnya, sambil menegaskan bahwa dirinya sangat menolak bahwa program bela negara akan berakhir 2019 mendatang.
Diakhir keterangannya, H Hamid meminta kebijakan perusahaan untuk melaksanakan perjanjian kerja sebelum program bela negara, sehingga warga yang telah dinyatakan lolos merasa yakin akan tetap dipanggil sebagai karyawan perusahaan. “Saya akan menerima kalau program bela negara bertahap hingga April 2019 mendatang, tetapi calon naker sudah menandatangani kontrak kerjanya,” pintanya.
Sambil menunggu proses negosiasi yang akan dilaksanakan, H Hamid meminta kepada semua calon naker untuk tetap bersabar dan menahan diri. Yang pasti pemerintah KSB tetap berupaya maksimal. **
