Seteluk, – Aheruddin Sidik, SE, ME selaku anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) utusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengakui, jika selama melaksanakan reses atau pertemuan dengan masyarakat, selalu mendapatkan pertanyaan soal realisasi bantuan gempa termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak dan realisasi bantuan pertanian.
Politisi muda asal kecamatan Seteluk itu menyadari bahwa pertanyaan yang disampaikan warga sangat beralasan, dimana sebentar lagi akan masuk musim penghujan. Jika warga masih tinggal dalam tenda maka akan menjadi masalah nantinya. “Saya sendiri sudah menyampaikan bahwa pemerintah KSB pada prinsipnya ingin percepatan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak, namun transfer anggaran stimulan dari pemerintah pusat yang masih tersendat,” katanya saat bertemua warga.
Saat pelaksanaan reses, Aher sapaan akrabnya mengaku bahwa dirinya akan menyampaikan permintaan warga terkait percepatan itu dan semoga bisa menjadi catatan penting pemerintah KSB untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. “Semoga dalam waktu tidak terlalu lama, dana stimulan bisa segera cair dan warga dapat percepat perbaiki rumah masing-masing,” lanjutnya.
Politisi yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) kecamatan Seteluk, Poto Tano, Brang Rea dan Brang Ene itu juga mengakui, kalau persoalan pertanian juga menguak dalam pertemuan tersebut, karena warga yang dihadirkan dominan adalah petani. “Masalah bantuan bibit yang disalurkan pemerintah KSB dan proses pengolahan lahan juga dibahas dalam pertemuan, termasuk mendesak pemerintah untuk lebih transparan untuk mengantisipasi adanya konflik diinternal kelompok penerima bantuan,” tandasnya.
Meskipun banyak aspirasi yang disampaikan warga sebagai bentuk permohonan, dalam pertemuan itu sendiri diakui bahwa perhatian pemerintah KSB terhadap petani sudah cukup baik, bahkan memberikan apresiasi terhadap gebrakan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak). “Diakui bahwa proses penyaluran bibit dan pupuk yang dilakukan Distanbuna sudah transparan dan diterima langsung masyarakat tanpa diwakili kelompok ataupun pihak lain,” ucapnya.
Dikesempatan itu Aher meminta kepada sejumlah pihak yang ada hubungan dengan pengembangan tanaman holtikultura, agar serius dalam mengawal program 2018 dan mempersiapkan program lanjutan untuk tahun mendatang. “Saya sebagai ketua Komisi II DPRD KSB yang membidangi masalah pertanian sangat berharap Organsasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis sudah mempersiapkan program lanjutan, sehingga ketergantungan dengan produksi holti dari luar daerah terhenti atau setidaknya berkurang,” pintanya. **
