Seteluk, – Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan) yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pada tingkat kecamatan adalah bukti keseriusan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan serta ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin, MM pada kesempatan itu menegaskan, jika pemerintah ada untuk sebuah pengaturan dan untuk melaksanakannya diperlukan aturan. Jadi kami ingin memastikan bahwa aturan yang melayani masyarakat benar-benar terlaksana.
Selanjutnya bupati juga menegaskan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kondusivitas. Karena gangguan kondusivitas bisa menghambat pelaksanaan pembangunan di KSB. Situasi yang tidak kondusif bisa mengganggu investasi yang sedang berjalan. Patut diketahui masyarakat bahwa semua investasi yang dilaksanakan di KSB tentunya sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.
Tidak lupa bupati juga mengingatkan kepada para ASN dan Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat. “Saya minta ASN dan perangkat PDPGR, dalam pelaksanaan tugasnya jangan dicampur dengan kepentingan politik.” Kata Bupati.
ASN dalam melaksanakan tugasnya berpatokan pada aturan kepegawaian, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, agen gotong royong menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang PDPGR diperkuat dengan peraturan bupati turunannya. Jadi semua ada batasan-batasan yang harus dipatuhi sehingga tugas-tugas yang diemban bisa terlaksana dengan baik.
Usai memberikan sambutan, bupati mempersilahkan Kapolres untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kondusivitas wilayah. Kapolres Sumbawa Barat Mustafa, S.IK.,M.H. melaporkan bahwa secara umum kondisi KSB aman. Kejadian kriminal pasca gempa relatif tidak ada. Beberapa waktu yang lalu hanya ada satu kasus narkoba yg kita tangani, pelakunya sudah kami tangkap dan sedang diproses.
Untuk membantu menjaga kondusivitas wilayah kapolres sudah menugaskan seluruh bhabinkamtibmas untuk bertugas di semua desa dan kelurahan di KSB. “Babinkamtibmas saya serahkan penuh ke kades. Jika ada yg macam-macam laporkan kesaya.” Kata Kapolres.
Sesi selanjutnya diisi dengan tanya jawab. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan sarana peribadatan yang rusak karena Gempa bumi, mereka berharap agar pemerintah bisa segera membantu rehabilitasi rumah ibadah tersebut. Bupati menanggapi hal tersebut dengan memerintahkan kepala dinas PU untuk melakukan pengecekan ke lapangan, jika ada hal yang bisa langsung ditangani, selesaikan saat itu juga.
Setelah sesi tanya jawab selesai, Sembari menutup Forum yasinan bupati juga mensosialisasikan program pemerintah pusat terkait konversi minyak tanah ke LPG. Dalam rangka konversi tersebut, pertamina harus memverifikasi seluruh masyarakat pengguna kompor minyak tanah. Oleh karena itu mereka akan dibantu oleh agen / Pliuk agar verifikasi bisa dipercepat.
Hadir dalam Forum yasinan ini Sekretaris Daerah, Para kepala OPD, Para Camat, Kepala Desa dan masyarakat Seteluk dan Poto Tano. **/Hms
