Taliwang, – Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terkendala beberapa hal penting. Ketegasan itu disampaikan Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin, MM saatmenerima kunjungan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Hj Siti Rohmi Djalilah.
Menurut H Pirin sapaan akrab Bupati KSB, penghambat pengembangan pariwisata KSB yang dimaksud membutuhkan dukungan dan peran aktif pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi NTB. “Saya sangat berharap kepada pemerintah Provinsi NTB bisa membantu pemerintah KSB dalam percepatan pengembangan destinasi pariwisata, sehingga tidak mengandalkan sektor tambang semata,” tuturnya.
Terkait kendala menurut H Pirin adalah, belum keluarnya izin pengembangan Pulau Kenawa dan Pulau Paserang di gugusan Gili Balu (delapan pulau kecil) oleh Pemprov. Dimana dua pulau tersebut akan dikelola sebagai kawasan wisata bekelas dunia. Kedua, aksesibilitas yang belum baik. Ketiga, jalan menunju Desa Mantar yang merupakan salah satu ikon pariwisata KSB yang belum semuanya di aspal.
Kendala lain yang dimaksud adalah soal lahan yang berada di Pantai Jelenga dan Sekongkang, sebab ada beberapa titik lokasi arealnya diklaim warga. “Ini catatan kami, diharapkan bisa menjadi atensi Pemerintah Provinsi dan diberikan jalan keluar untuk KSB,” kata Bupati.
Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah mengatakan, terkait catatan Bapak Bupati tentang masalah pariwisata di KSB, Pemprov memang sudah memiliki catatannya. Karenanya, kedatangnnya bersama Kepala OPD terkait ke KSB ini pun merupakan upaya untuk mensinkronisasi masalah yang ada di KSB. Tidak hanya masalah pariwisata, namun juga mensinergikan program lainnya.
Diungkapkan Wagub, ada tiga isu lingkungan yang menjadi perhatian bersama. Pertama gundulnya hutan. Banyak hutan diperbukitan dibabat untuk bercocok tanam. Kedua pengelolaan sampah. Di KSB isu sampah mungkin bukan masalah besar. Tetapi di Kota Mataram dan Kabupaten/Kota lainnya sampah adalah masalah besar. Diharapkan Pemerintah Daerah mendorong pembentukan bank sampah di setiap Desa dan Kelurahan. Diharapkan pula bantuan dari PKK dan stakeholder lainnya. Ketiga masalah sanitasi. Pekerjaan rumah kedepan adalah memaksimalkan sanitasi, mungkin KSB sudah baik, tetapi harus dilihat air sungai masih tercemar ecoli. Entah disebabkan kotoran manusia atau hewan.
“Kami juga harapkan kegiatan Posyandu direvitalisasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kita, dan masih banyak lagi masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama,” kata Wagub.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, L. M. Faozal mengatakan, jalan Mantar 3 km yang belum di aspal, akan diaspal pada tahun 2019 mendatang melalui Dana Alokasi Khusus. Soal Danau Lebo Taliwang, masih menunggu masterplannya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Paket wisata dari tiga Gili KLU ke KSB seperti ke Gili Balu, Pantai Kertasari dan lainnya akan ditingkatkan tahun depan.
Sementara itu, terkait izin pengelolaan pariwisata Pulau Kenawa dan Paserang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.f mengatakan, izin untuk pengelolaan kawasan di pulau tersebut terkendala belum terpenuhinya desain tapak pengelolaan dua pulau tersebut. Saat ini desain tapak masih diajukan ke Pemerintah Pusat. Jika pusat mengesahkan, maka Pemprov akan mengeluarkan izin pengelolaan pariwisata dua pulau tersebut. ‘’Jadi sekarang bolanya dimainkan investor di pusat, kalau pusat bilang ok, maka kami keluarkan izinnya,” terangnya. **/Hms
