Taliwang, – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin ST menyampaikan bahwa perlu ada persamaan persepsi diantara seluruh pemangku kepentingan soal indikator kemiskinan. Ketegasan itu disampaikan dalam acara diskusi terbatas bersama seluruh wakil kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Rohmi Djalilah, Akademisi dari Universitas Mataram (Unram), kepala kantor perwakilan Bank Indonesia (BI), Achris Sarwani, kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono.
“Menyamakan persepsi soal indikator kemiskinan perlu ditetapkan, mengingat sampai sekarang ini indikator yang digunakan sangat bervariasi, sehingga data yang menjadi pijakan jadi berbeda-beda, akibatnya para kepala daerah kesulitan dalam menentukan program yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wabup memaparkan, kondisi kemiskinan di Bumi Pariri Lema Bariri berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka kemiskinan di tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni 1,79%. Penurunan itu sendiri tercatat sebagai yang sangat luar bisa hingga hampir mencapai 2 persen.
Masih keterangan Wabup KSB, tahun 2017 yang lalu Pemerintah KSB dari tingkat desa sampai Kabupaten telah melakukan verifikasi faktual jumlah masyarakat yang miskin berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan menyisir seluruh masyarakat by name by address sehingga mendapatkan data riil masyarakat miskin di KSB hanya 3,32 persen dari jumlah penduduk, yakni sebanyak 1.586 KK atau 4.483 jiwa.
Warga miskin yang tersisa ini sudah dilakukan penanganan dengan memberikan santunan sebesar Rp. 250.000,- per kepala keluarga setiap bulannya, ditambah lagi dengan program pemberdayaan lainnya seperti Program Pariri dan Bariri, sehingga dengan demikian diharapkan jumlah masyarakat miskin akan terus menurun setiap tahunnya.
Dalam kesempatan tersebut wakil bupati juga mendesak pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti beberapa program yang sudah diusulkan Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satunya adalah pengoptimalan keberadaan Dermaga Labuhan Lalar. “Ada beberapa program yang diusulkan pemerintah KSB yang diharapkan dijadikan skala prioritas, mengingat beberapa kegiatan itu merupakan kewenangan pemprov NTB, termasuk soal operasional Dermaga Labuhan Lalar,” urainya.
Wagub NTB dalam clossing statement menyampaikan, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan perlu sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota seluruh NTB. Wagub juga menekankan kepada seluruh Wakil Kepala Daerah yang hadir dalam diskusi tersebut agar mendukung dan bersinergi dengan program-program dari Provinsi. “Komitmen menurunkan angka kemiskinan harus diseriusi,” pintanya. **/Hms
