Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mengajak masyarakat agar tidak selalu menanam padi, sehingga konstruksi tanah tetap terjaga. Seiring dengan ajakan tersebut, pemerintah jangan hanya memikirkan tentang pemberian bantuan terhadap bibit, namun harus ada upaya yang jelas tentang kepastian harga jualnya.
“Idealnya, pemerintah KSB jangan hanya menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi anjloknya harga jual gabah, tetapi juga harus dipersiapkan juga anggaran yang diperuntukan untuk pengamanan harga jual palawija, karena petani kita sudah mulai menyukai untuk menanam berbagai jenis tanaman kedua (palawija, red),” kata wakil ketua DPRD KSB, H Mustafa HMS kepada media ini kemarin.
Disampaikan politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, salah satu ketakutan petani untuk lebih menggeliatkan diri sebagai petani palawija, tidak adanya kepastian soal harga dan terserapnya hasil produksi, sehingga sampai saat ini, masyarakat KSB masih bergantung pada tanaman palawija hasil produksi dari luar daerah. “Kalau ada kepastian harga dan pasar, saya yakin akan banyak petani kita yang menyukai tanaman kedua setelah padi tersebut,” tuturnya.
Masih keterangan H Mustafa, dirinya merasa sangat sedih jika melihat petani kita hanya mengandalkan hasil pertanian jenis gabah saja, sementara potensi lahan yang dimiliki cukup menjanjikan untuk digarap jenis tanaman lain, baik itu palawija maupun holtikultura. “Kalau hanya tanam padi saja yang diandalkan, maka tidak semua lahan akan lebih maksimal dimanfaatkan, sehingga tidak mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat petani itu sendiri,” ucapnya.
Dikesempatan itu H Mustafa berharap, pemerintah KSB melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tekhnis, agar ditahun 2018 mendatang bisa lebih maksimal mempersiapakan petani penanam palawija, termasuk mempersiapkan anggaran untuk pengamanan harganya. “Saya akan mendorong SKPD rumpun hijau untuk mempersiapkan program peningkatan produksi palawija,” katanya lagi.
H Mustafa juga menyinggung soal antisipasi pemerintah dalam menghadapi anjloknya harga jual gabah. Menurutnya, pemerintah selalu merespon setelah harga jual gabah itu anjlok, padahal yang paling tepat adalah langkah antisipasi, sehingga petani tidak memiliki kekhawatiran tentang harga jual apapun yang diproduksi.
Pernyataan itu sendiri diamini oleh sejumlah anggota DPRD KSB, seperti politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abidin Nasar SP. Menurutnya, dibutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa harga jual palawija hasil produksi petani lokal terjamin. “Pemerintah harus memiliki keberanian untuk memberikan jaminan, jika palawija yang ditanam akan selalu terjual sesuai harga pasarannya.
Anggota DPRD KSB asal kecamatan Sekongkang itu juga mengakui, jika pemerintah KSB saat ini sudah sangat peduli dengan para petani, termasuk memiliki program dalam meningkatkan kesejahteraan petani, namun persoalan jaminan harga jual harus menjadi perhatian juga. **/Adv
