Taliwang, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berencana membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) percontohan pada setiap kecamatan, sehingga bisa menjadi indikator dalam pemetaan dan percepatan pengembangan BUMDes itu sendiri.
Trisman ST, MP selaku kabid Pemberdayaan Ekonomi Desa pada DPMD KSB mengaku tidak kesulitan dalam membuat peta BUMDes percontohan, lantaran setiap kecamatan memiliki potensi dan khateristik yang berbeda. “Tinggal ada semangat dari semua pihak, terutama masyarakat dilokasi itu sendiri, karena peningkatan BUMDes tergantung keseriusan masyarakat itu sendiri,” ucapnya.
Trisman juga mengaku bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan BUMDes tidak bisa dilihat dalam waktu kisaran 2 tahun, tetapi harus bersabar hingga mencapai 5 tahun. “Kondisi BUMDes sekarang ini cukup mencerminkan kondisi masyarakat dan sejauh ini BUMDes sudah menjawab kebutuhan masyarakat, jadi kalau terus konsen berjalan maka akan menjadi penguat dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes),” lanjutnya.
Trisman menguraikan BUMDes di KSB yang sudah muncul dan berbeda tiap kecamatannya, dimana Kecamata sekongkang yang merupakan daerah industri maka BUMDes yang berkembnag adalah hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembuatan bank sampah 3R, Ayam petelur, dan pengemasan beras. Lalu Kalimantong, disana sektor pertanian sehingga BUMDes masuk untuk penyediaan pupuk dan bibit. Kemudian beda lagi dengan Seteluk Tengah yang cukup dinamias maka disana berkembang simpan pinjam, Bri Link yang butuh pelayana cepat. Kecamatan jereweh berbeda lagi, yaitu wisata. Kemudian hal lain yang menarik adalah Kecamatan Taliwang yang BUMDesnya belum ada yang maksimal, juga BUMDes Poto Tano yang belum merespon kesempatan besar untuk meyediakan jasa trasportasi bagi wisatawan ke pulau Kenawa. “Taliwang harus segera kita benahi karena belum ada BUMDes yang maksimal. Kertasari yang kita harapkan juga belum maksimal begitu juga dengan labu lalar lebih parah lagi lalar liang belum ada BUMDesnya,” terangnya.
Trisman melihat, dalam penyusuana APBDes, BUMDes masuk pada prioritas terakhir. Ia menilai, harusnya minimal berada di tengah-tengah dalam skala prioritas. Untuk mengatasi ini, bidang pemberdayaan ekonomi desa juga tengah menggarap perbup terkait hal ini. “Kita tengah menggarap Perbup penyertaan modal, ini akan berefek pada pengalokasian APBDes untuk BUMDes, sehingga nanti Kades tidak akan ragu-ragu dalam mengalokasikan Dana Desan untuk BUMDes,” tegasnya. **
