Seteluk, – Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tapir kecamatan Seteluk dipertanyakan oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lantaran sampai sekarang belum bisa memberikan pertanggung jawaban keuangan atas alokasi dana yang diberikan.
“Saya sudah melayangkan surat secara resmi kepada pemerintah Desa, agar segera membuat jadwal pertanggung jawaban keuangan dari pihak BUMDes, namun sampai sekarang ini tidak pernah digubris. Hal itu yang membuat pertanyaan besar, apakah benar ada kepengurusan BUMDes,” tegas Ahmad selaku ketua BPD Desa Tapir usai mendatangi Inspektorat Kabupaten (Itkab), pada Selasa 22/10 kemarin.
Disampaikan Ahmad, dirinya sudah melakukan upaya persuasif atau secara resmi meminta dilaksanakan pertanggung jawaban, bahkan surat yang sama juga disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “BUMDes sudah mendapatkan alokasi anggaran sejak tahun 2014, tetapi sampai sekarang ini belum pernah memberikan pertanggung jawaban. Hal itu yang membuat BPD harus melapor langsung pada Itkab,” lanjutnya.
Ahmad tidak membantah jika dirinya mendatangi Itkab bukan sekedar untuk melapor soal BUMDes, tetapi juga melakukan koordinasi soal tahapan yang akan dilakukan dalam menyampaikan laporan terkait banyak hal dalam lingkup Desa. “Sekarang memang masih fokus dengan anggaran BUMDes, namun bisa jadi akan melebar pada berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan anggaran desa,” akunya. **
BPD Desa Tapir Lapor Inspektorat Soal BUMDes
