Taliwang, – Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera (F-PKS) yang berada di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui, berbagai prestasi pembangunan telah diraih pemerintah KSB sejak menjadi daerah otonomi pada tahun 2003 lalu, termasuk merealisasikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Abidin Nasar SP, MP selaku anggota F-PKS kepada media ini mengatakan, dari berbagai keberhasilan yang telah diraih ada yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan. “Kita harus mengakui bahwa pemerintah KSB sudah bekerja sesuai koridor. Hal itu dibuktikan dengan berbagai prestasi, namun kita juga harus obyektif dalam melihat persoalan, jadi ada beberapa yang perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Catatan yang menjadi perhatian itu adalah, pemerintah harus berani melakukan inovasi dalam mengembangkan pendidikan berkarakter, cerdas dan takwa, jadi bukan hanya konsen dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), begitu juga dengan pembangunan kesehatan harus menjadi perhatian serius. “Pelayanan dasar bukan hanya memenuhi SPM tetapi yang terpenting adalah sumberdaya,” lanjutnya.
Masih keterangan Abidin sapaan akrab politisi yang kini menjadi wakil ketua DPRD KSB itu, pemerintah juga harus menciptakan pengokohan keteladanan dan pejabat berintegritas, pemberdayaan masyarakat mandiri dan produktif, transformasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan industrilisasi berbasis kawasan, penguatan birokrasi yang profesional dan melayani serta pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan masyarakat.
Dikesempatan itu Abidin juga mengatakan bahwa F-PKS menyoroti terkait beberapa hal penting, diantaranya, masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana untuk tahun 2019 dan rencana untuk tahun mendatang masih berada pada angka Rp. 76 miliar atau dibawah 1 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terus, masih banyaknya aset produktif yang belum dikelola secara maksimal, masih belum maksimalnya pembangunan usaha industri lokal sebagai ciri khas daerah dan masih banyak kasus Narkoba dan penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus yang menyeret Kades. **
