Taliwang, – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) berkeinginan untuk mengetahui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khusus Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sehingga menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan berbagai komponen, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pihak yang akan melakukan kajian serta analisa untuk mendapatkan IDI.
Hirawan Atta MH selaku asisten pemerintahan dan Kesra saat membuka acara rakor mengatakan, bukan hal yang mudah dalam menyusun IDI, lantaran banyak hal yang akan diukur sebagai indikatornya, namun dirinya memberikan apresiasi atas semangat Bakesbangpol yang mulai mempersiapkan diri dalam rencana penyusunan IDI. “Ada hal yang penting bisa dicapai dengan penyusunan IDI,” ucapnya.
Sementara Syaifullah S.St selaku Kabid kesbang dan Ormas yang mewakili Kesbangpol mengingatkan bahwa IDI adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi pada satu daerah berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi.
Disampaikan juga bahwa IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
Sementara Ir Muhammad Ahyar selaku kepala BPS KSB pada kesempatan itu menyampaikan gambaran untuk dari IDI, termasuk manfaatkannya. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula.
Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. “Selama ini pembangunan ekonomi telah memiliki tolok ukur yang jelas dan kuantitatif bagi perkembangan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi. IDI dapat memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia,” bebernya.
Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi. Provinsi yang tingkat perkembangan demokrasinya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi. **
