Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat serius untuk melakukan validasi data kemiskinan. Buktinya, tim tingkat Kabupaten yang dibentuk sudah menyebar untuk melakukan verifikasi faktual dilapangan.
Tim kabupaten diminta untuk bekerja ekstra dalam melakukan verifikasi faktual, karena paling telat 13 November mendatang harus sudah tervalidasi. Untuk memudahkan tim kabupaten melakukan pendataan, pemerintah telah menyiapkan format isian yang menjadi indikator tentang kemiskinan, jadi tim kabupaten hanya melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat.
Pada Senin 6/11 kemarin, Fud Syaifuddin ST selaku Wakil Bupati KSB memimpin langsung acara sosialisasi dan penjelasan tentang model isian yang dapat dilakukan tim kabupaten, saat melakukan verifikasi faktual. “Saya harap tim kabupaten bisa bekerja cepat dan tidak salah dalam melakukan pendataan, sehingga pemerintah KSB memiliki data valid tentang kemiskinan,” tandasnya.
Dikesempatan itu Wabup juga menegaskan, jika ada 16 indikator kategori miskin yang dijadikan tolak ukur bagi para tim, bahkan indikator itu sendiri sudah menjadi program pemerintah KSB, seperti, rumah layak huni, memiliki jamban atau fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum yang kini hampir 90 persen telah terdistribusi, dan sanggup membayar biaya pengobatan. Untuk pengobatan, pemerintah KSB telah menanggung biaya pada Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) untuk kelas 3 dan diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu pemerintah juga telah memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki tabungan minimal Rp 500 ribu melalui Program Kartu Bariri. Dengan banyaknya indikator yang mampu disentuh oleh pemerintah, maka angka kemiskinan seharusnya sudah bisa ditekan. “Validasi yang akan dilakukan ini, dapat juga sebagai pengukur capaian keberhasilan terhadap seluruh kegiatan yang tertuang dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR),” lanjutnya.
Sebelumhya, Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin MM menyampaikan, masalah kemiskinan di KSB lebih kepada penyakit mental masyarakat, dimana selalu bergantung dan berharap dengan bantuan yang dikucurkan. “Saya sudah menjabat satu tahun delapan bulan, kita sudah sama-sama melaksanakan program yang arahnya untuk pengentasan kemiskinan. Jadi sudah saatnya kita ukur sejauhmana dampak serangkaian program yang sudah kita lakukan,” ujarnya.
Disampaikan juga, jika verifikasi awal dengan melibatkan agen desa dan fasilitator yang dikoordinir kepala desa serta kelurahan sudah dilaksanakan, namun tingkat kevalidatan masih diragukan, lantaran dari informasi yang diterima, jika validasi itu sendiri tidak dilaksanakan secara maksimal. “Sekarang kita bentuk tim kabupaten yang akan mendampingi validasi data di kecamatan. Kenapa kita bentuk tim lagi karena saya masih belum yakin dengan data yang diberikan oleh masing-masing desa dan kelurahan,” timpalnya. **
