Taliwang, – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, bisa jadi potensi konflik ditengah masyarakat, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan pemetaan dan analisa terhadap potensi tersebut.
“Kami sedang melakukan pemetaan potensi konflik yang akan terjadi ditengah masyarakat disaat suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hasil pemetaan itu akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum disampaikan kepada pimpinan daerah,” kata Abdul Hamid, S.Pd selaku kepala Bakesbangpol KSB, saat ditemui media ini dalam ruang kerjanya, Selasa 30/6 kemarin.
Masih keterangan Abdul Hamid, pemetaan potensi bukan hanya ditingkat kabupaten, namun harus ada kepastian bahwa potensi konflik itu tidak ada pada tingkat Desa. “Saat ini tim Bakesbangpol sedang melakukan pengumpulan data terkait dengan beberapa persoalan yang mengemuka, apakah termasuk potensi konflik saat pelaksanaan Pilkada atau tidak terkait,” lanjutnya, sambil menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya melakukan pemetaan secara mendetail.
Abdul Hamid mengakui bahwa pilkada biasanya menjadi potensi konflik ditengah masyarakat, tetapi kalau masyarakat sangat mengerti arti perbedaan dan Pilkada adalah pesta demokrasi, maka tidak lagi menjadi potensi. “Semoga dalam pekan ini sudah bisa dilakukan pemetaan awal potensi konflik saat pelaksanaan Pilkada nanti, sehingga pemerintah bisa mempersiapkan opsi atau penanganannya,” tegasnya.
Terkait dengan informasi yang berkembang bahwa Pilkada KSB nanti tidak semarak, lantaran paslon petahana tidak memiliki lawan, Abdul Hamid mengaku hal itu tidak bisa membatalkan Bakesbangpol untuk melakukan pemetaan, karena potensi konflik itu sendiri bukan ada terkait langsung dengan tahapan Pilkada. “Banyak aspek yang bisa menjadi potensi konflik,” tandasnya.
Meskipun belum melakukan analisa secara menyeluruh potensi konflik dimaksud, Abdul Hamid mengakui bahwa ada beberapa kecamatan yang potensi konflik itu muncul berkaitan dengan pembangunan di kecamatan tersebut. Seperti, persiapan pembangunan Smelter di wilayah lingkar tambang, pembangunan bendungan Tiu Suntuk di kecamatan Jereweh dan pembangunan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. “Aktifitas pembangunan itu sendiri terkadang dimanfaatkan sebagai sumber konflik oleh sebagian masyarakat,” bebernya.
Masih pengakuan Abdul Hamid, selain melakukan pemetaan potensi konflik, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk selalu bersama menjaga status KSB sebagai daerah zero horizontal conflik. “Untuk mempertahankan status itu dibutuhkan peran aktif semua masyarakat, jadi kami selalu menyampaikan ajakan tersebut,” akunya. **
