Taliwang, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), masih terus berupaya untuk mendapatkan penetapan pemerintah pusat, dimana blok batu nampar yang berada di kecamatan Sekongkang bisa masuk dalam kawasan pencanangan transmigrasi nasional.
“Sudah sangat maksimal ikhtiar yang dilakukan Disnakertrans untuk mendapatkan penetapan sebagai kawasan pencanangan transmigrasi, namun harus kembali terganggu seiring dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga harus kembali berupaya supaya bisa mendapatkan penetapan pada tahun 2021 mendatang,” kata Leo Arisandi, SH selaku kabid Transmigrasi saat ditemui media ini dalam ruang kerjanya, kemarin.
Dikesempatan itu Leo sapaan akrabnya mengakui, jika pihaknya sampai sekarang belum mendapatkan konfirmasi lebih jauh terkait dengan progres dalam upaya mendapatkan penetapan blok batu nampar menjadi kawasan cadangan transmigrasi. “Saya sangat optimis bahwa pada tahun mendatang bisa mendapatkan penetapan tersebut atau paling tidak masuk dalam skala prioritas,” ucapnya.
Disampaikan Leo, pemerintah KSB memang sangat berupaya maksimal untuk bisa mendapatkan penetapan dimaksud, mengingat pembukaan cadangan kawasan transmigrasi dapat membuka keterisolasian daerah terpencil, mendorong swasembada pangan dan mendukung pembukaan lahan perkebunan. “Ada banyak keuntungan yang bisa dinikmati masyarakat jika nanti ditetapkan sebagai cadangan kawasan transmigrasi,” bebernya.
Masih penjelasan Leo, jika sudah ditetapkan sebagai cadangan transmigrasi, maka pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan kawasan supaya bisa ditempati, bahkan dalam setahun setelah penempatan disiapkan juga anggaran sebagai Jaminan Hidup (Jadup) dalam bentuk beras dan non beras. “Dalam 12 bulan akan ditanggung melalui APBN untuk jadup masyarakat yang tinggal dalam kawasan transmigrasi,” tuturnya.
Terkait dengan wilayah transmigrasi yang masih dalam pembinaan dan pengembangan dari pemerintah pusat hanya wilayah Lemar Lempo, jadi setiap tahun tetap ada aktifitas pembangunan sebagai bentuk pembinaan dari pemerintah pusat. **
