Taliwang, – Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (BP3) kecamatan Taliwang yang merupakan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD), pada Kamis 7/12 kemarin menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan yang dipusatkan di aula BP3 Taliwang itu melibatkan tim Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Ir HM Alimin yang hadir dalam acara itu mengatakan, koordinasi antara petani, penyuluh dan agen PDPGR harus terus dilakukan, agar persoalan yang menyangkut lahan pertanian bisa dicarikan solusi. “Kalau kita bersama-sama pasti seluruh masalah yang muncul bisa diselesaikan,” katanya.
Pada kesempatan itu HM Alimin juga meminta kepada seluruh petani, agar pro aktif untuk memberikan laporan terkait kendala yang dihadapi. Penyampaian persoalan itu sendiri bukan hanya saat acara resmi, tetapi kapanpun dan dimana saja. “Saya yakin bahwa para penyuluh selalu siap melayani dan membantu petani, jadi mari kita tingkatkan koordinasi,” harapnya.
Sementara Cahaya Haerani SPd selaku kepala UPTD BP3 Taliwang menegaskan, hubungan dan koordinasi antara penyuluh dengan para petani sudah sangat bagus, namun kegiatan koordinasi seperti yang dilaksanakan itu harus tetap dilaksanakan, agar bisa dilakukan evaluasi terhadap beberapa persoalan yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2017. “Kegiatan ini adalah momentum evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Dikesempatan itu Rani sapaan akrabnya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kadis Ketahanan Pangan, termasuk Hasan Basri SP selaku koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) KSB dan H Iskandar Sirad selaku ketua tim PDPGR kecamatan Taliwang, lantaran bisa langsung menjadi nasa sumber dalam pertemuan tersebut. “Syukur semua kegiatan berjalan lancar dan sukses,” akunya.
Saat acara penyampaian materi dari para narasumber, persoalan ketersediaan pupuk menjadi poin penting yang dibahas, lantaran para petani merasa takut akan kesulitan mendapatkan pupuk dimusim tanam akhir tahun ini, sehingga sejumlah petani meminta kepastian dari pemerintah, jika saat dibutuhkan pupuk bersubsidi tetap tersedia dan dapat diakses. **
